DONOR DARAH : Petugas menunjukkan kantung darah yang telah didonorkan di Kantor PMI, Grand Depok City, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, beberapa waktu lalu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM - Aksi kemanusian Palang Merah Indonesia (PMI) sudah tak diragukan lagi kiprahnya selama ini, apalagi di Kota Depok. Selain gencar mencari pendonor darah, PMI Depok juga sudah membantu sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Darimanakah dananya, lalu bagaimana mencarinya. Berikut penelusuran jurnalis Harian Radar Depok, Arnet Kelmanutu dan Nur Aprida Sani. Belum lama PMI merayakan hari jadinya yang ke-74, tepatnya 17 September 2019. Tepat ditanggal tersebut sejumlah pertanyaan bermunculan, khususnya di sekolah dan pelayanan publik terkait pungutan yang tiap tahun ada. Sedang bersenda gurau dengan teman sejawatnya di luar sekolah. Muryani yang kala itu mengenakan pakaian hijab panjang bertanya, soal dana yang dulu dipatok RP2.000 tapi sekarang sudah tidak ada. “2017 masih ada pakai karcis begitu, tapi sekarang tidak ada. Di 2018 sudah diserahkan ke sekolah. Saya bukan soal uangnya, kecil atau besar tapi ingin mengetahui dana tersebut kalau sudah terkumpul dikemanakan,” jelas ibu anak tiga ini di depan sekolah yang berkelir merah dan kuning ini. Pertanyaan itu juga timbul di saat di ruang tunggu pelayanan Kelurahan Depok Jaya, Pancoranmas Depok. Di hari yang sama, Selasa (17/9) sekira pukul 14:00 WIB, Abdul Sobri sedang menunggu panggilan mengurus adminstrsi. Biasanya, kata bapak berkumis ini, habis pelayanan ada pembayaran sukarela untuk dana PMI. “Saya terakhir mengurus surat-surat 2016 akhir, ada pembayar PMI Rp2.000, tapi sekarang sudah tidak ada,” ujarnya. Menurutnya, dana Rp2.000 tersebut sangat sebenarnya sangat berguna jika dikelola dengan benar. Mengingat, PMI itu organisasi sosial membantu masyarakat yang membutuhkan darah. “Justru saya mau memberikan sumbangan RP2.000 karena dengan uanmg segitu kita bisa berbagi dengan sesama,” ujar pria bekaos putih ini. Adanya pertanya-pertanya yang hadir, Harian Radar Depok meluruskan dana tersebut untuk apa. Di kantor PMI Kota Depok Grand Depok City (GDC) Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong. Ketu PMI Kota Depok, Dudi Miraz menegaskan, bagi masyarakat tak perlu khawatir, sebab segalanya dilakukan dengan landasan dari masyarakat untuk masyarakat. Sesuai dengan bidang PMI yakni kemanusiaan atau sosial. “Nah begitu untuk landasan. Untuk pembagian perencanaan, dari 100 persen, di bagi menjadi 2. Pertama 60 persen untuk pelayanan masyarakat dan 40 persen untuk SDM,” ujar Dudi. Menurutnya, yang dimaksud dalam pelayanan masyarakat ialah distribusi bantuan bencana mulai dari logistik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut dibutuhkan selama bencana, skala bencananya yakni, lokal sampai nasional. Untuk SDM yang dimaksud, dimana pelatihan serta penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM masuk dalam penggunaan anggaran SDM. Berdasarkan data PMI Kota Depok, Bulan Dana di tahun 2016 mencapai Rp655.109.600 dari target Rp1.079.000.000. Sedangkan pada 2017 PMI menargetkan dengan nilai yang sama Rp1.079.000.000, dan realisasinya terjadi penurunan dari tahun lalu yakni Rp586.110.000. Pencapaian tertinggi bulan dana PMI berada di tahun 2018, yakni Rp1.115.178.000 dari target Rp1.079.000.000. Artinya melebihi target 103 persen, sehingga mendapat apresiasi dari pemimpin di Kota Depok. Di 2019, lanjut Dudi, dengan menggandeng kurang lebih 150 sekolah swasta yang tersebar di Kota Depok. PMI memasang target lebih besar dari tahun lalu, dengan nilai target Rp2 Miliar. Menambahkan ucapan, Kepala Divisi Adm dan Pelayanan PMI Kota Depok, Imron Maulana membeberkan, sejumlah tempat pelayanan juga akan disambangi, diantaranya, puskesmas, kecamatan, kelurahan, serta beberapa tempat pelayanan lainnya. “Kalau untuk pelayanan publik kami bekerjasama dengan kelurahan dan kecamatan untuk menggalang sumbangan bulan dana. Nanti hasilnya mereka setor ke PMI,” beber Imron diruang kerjanya. Metode penggalangan tahun ini menggunakan amplop biasa yang disebar kepada masyarakat dan pelajar. Dahulu, kata Imron memang menggunakan tiket yang disebar ke lembaga pendidikan, dinas, masyarakat, kelurahan dan kecamatan. Dengan satu lembar tiket Rp1.000 hingga Rp2.000. Sudah tidak berlaku seperti itu, kini bentuknya sukarela. “Kita sudah persiapkan 400.000 amplop untuk disebar ke sekolah dan pelayanan publik. Sejak 2017 akhir kami sudah tidak menggunakan tiket, tapi sudah menggunakan amplop,” pungkas Imron.(rd)   Jurnalis : Arnet Kelmanutu (IG : @kelmanutuarnet), Nur Aprida Sani (IG : @apridasani) Editor : Pebri Mulya