Anggota DPRD Jawa Barat, HM. Hasbullah Rahmad.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Daerah Pemilihan (Dapil ) Jabar 8 (Kota Depok-kota Bekasi), concern mendorong bantuan untuk mengatasi problematika yang ada di Kota Depok dan Kota Bekasi. Untuk itu, perlu komunikasi yang intens, seperti membuat diskusi per tiga bulan yang melibatkan pemerintah kota, Anggota DPRD Kota Depok, Provinsi Jabar maupun RI guna membahas serta mencarikan solusinya. Anggota DPRD Jabar, HM. Hasbullah Rahmad menerangkan, sebagai Anggota Komisi IV DPRD Jabar dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok- Kota Bekasi) di 2019 ini sudah dilaksanakan bantuan dari Pemprov Jabar, yakni bantuan untuk pembangunan turap Kali Laya di Kelurahan Tugu, Cimanggis sebesar Rp2 miliar. Kemudian, bantuan untuk revitalisasi  Situ Rawa Kalong, pelebaran Jalan Raya KSU yang saat ini dikerjakan sebesar Rp17 miliar. “Untuk Rawa Kalong, sesungguhnya Rp32 miliar, tapi tidak akan terserap semua karena waktunya mepet,” ucap Hasbullah kepada Radar Depok, Kamis (07/11). Selanjutnya, sambung Bang Has -sapaannya-, bantuan renovasi Stadion Mahakam di Kelurahan Baktijaya, Sukmajaya telah rampung. Bahkan, dia mengaku bangga stadion tersebut sudah bisa menjadi homebase Persikad untuk menjamu lawannya di Divisi 3. Kedepan, pihaknya akan memperjuangkan pembangunan fly over di Jalan Kartini dan Jalan Raya Citayam, agar warga dan pengendara sudah tidak ada lagi yang melintas di atas rel. “Saya bersama dewan di Dapil Jabar 8 akan concern untuk membawa program Pemprov Jabar ke Kota Depok dan Kota Bekasi, khususnya. Di Kota Bekasi sedang dibangun destinasi wisata di Kalimalang, sekaligus bantuan alat kesehatan (Alkes) di beberapa rumah sakit,” paparnya. Sedangkan, di sektor pendidikan, Kota Depok sudah dibelikan tanah dan dibangunkan gedung sekolah, seperti di SMA Negeri 11, SMA Negeri 12, SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4. kemudian, di Kota Bekasi, dibelikan tanah dan dibangunkan gedung sekolah di SMK Negeri 11 dan SMK Negeri 12. “Itu merupakan pengawalan dari dewan di Dapil Jabar 8,” ungkap Bang Has. Namun, ia menambahkan, akan lebih ideal, jika Pemerintah Kota Depok mengajak duduk bareng, repersentasi dewan di DPRD Kota Depok, Jabar dari pusat. Sebab, di Jabar sendiri, tidak hanya dirinya dan Imam Budi Hartono dari PKS, tetapi ada Rizki Apriwijaya dari Gerindra dan M. Faizin dari PKB. “Pemkot Depok bisa memanfaatkan keberadaan anggota dewan Jabar yang berdomisili atau orang Depok. Bisa dilakukan diskusi bersama, minimal tiga bulan sekali untuk berdiskusi, apa saja program Pak Walikota, apa saja yang belum tercapai dan butuh dorongan dari dewan di Jabar atau Pusat,” kata Bang Has. Sebab, jika Walikota membangun kota hanya mengandalkan APBD Kota Depok, yakni Rp2,9 triliun dipotong SILPA Rp600 miliar dan belanja aparatur, maka pembangunan di Kota Depok nyaris tidak kelihatan. “Karena tidak kreatif, waktu lima tahun itu kan singkat, harusnya Pak Wali  tidak hanya mengandalkan APBD kota, tapi bisa memanfaatkan source pembiayaan dari berbagai lini, seperti APBN, DAK, DAU atau bantuan APBD Jabar, termasuk pemberdayaan pihak swasta,” tegasnya. Dari diskusi itu, nantinya Dewan Jabar atau pusat dapat membackup problem di Kota Depok, seperti bagaimana mencari solusi untuk mengatasi kemacetan, kemudian persampahan. Untuk persampahan di Desember, Kota Depok sudah bisa membuang ke Tempat Pengelolaan dan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo. Selanjutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini, masalah banjir karena sistem drainasenya tidak terhubung baik. “Artinya jika diskusi itu dilakukan, masalah-masalah seperti ini dapat terpecahkan jika duduk bareng. Di TPPAS Regional Lulut Nambo, kita investasi besar sekali, hanya untuk menampung sampah dari Kota Depok, Kabupaten/Kota Bogor dan Tangerang Selatan. Insya Allah, permasalahan sampah di Depok dapat teratasi jika Nambo sudah beroperasi, karena provinsi sudah menyiapkan pembuangan sampah yang modern, lengkap dengan teknologinya,” lanjutnya. Untuk TPPAS Regional Lulut Nambo, tidak diperjuangkan hanya setahun, tapi beberapa tahun berjuang guna mengatasi problematika persampahan di Depok. Bahkan, Jumat (8/11), Komisi IV DPRD Jabar akan ekspose dan hearing dengan stakeholder, terutama dengan dinas di Kota Depok dan dinas Pemprov Jabar pun akan dihadirkan untuk menjelaskan kesiapan Pemprov Jabar terkait menerima pembuangan sampah di 2020. “Itulah makna kita sebagai representasi anggota dewan, khususnya dari Kota Depok,” pungkas Bang Has. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya