Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Terkait semakin maraknya penyebaran virus Korona di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek, DPRD. Kota Depok meminta pemerintah lebih informatif ke masyarakat. "Apa yang pemerintah sudah lakukan dan apa yang akan pemerintah lakukan. Apa yang harus masyarakat lakukan dan bagaimana melakukannya," tutur Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, M. Supariyono kepada Radar Depok, Sabtu (14/3). Ia menilai, selama ini informasi atau lebih tepatnya arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota Depok belum dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan, arahan yang ada hanya tenang dan jangan panik, bahwa kasus korona tidak lebih dahsyat dari pada TBC dan sejenisnya. "Bagaimana masyarakat bisa tenang dan tidak panik sementara informasi yang mereka peroleh dari melalui sosial berkebalikan, dari hari ke hari korbannya semakin banyak, satu dua sudah mulai meninggal. Belum lagi berita dari luar negeri seperti Italia, Inggris, Prancis dan lain-lain," paparnya. Menurut politikus PKS ini, masyarakat membutuhkan kejelasan, seperti apa indikasi orang yang terpapar virus korona itu, jika ada yang terindikasi mereka harus melakukan apa, kalau harus melapor lapornya ke mana. "Juga termasuk masalah pembiayaannya seperti apa, adakah bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terpapar virus ini. Adakah pemerintah menyediakan desinfektan untuk mensterilkan pusat pusat kegiatan masyarakat seperti tempat tempat ibadah, pasar, pertokoan, sekolah dan lain lain . Yang masyarakat butuhkan adalah kejelasan," kata Supariyono. Sebaiknya, sambung Supariyono, pemerintah kota Depok segera mengumpulkan seluruh stakeholders untuk menghadapi situasi ini dan kemudian berbagi tugas, pemerintah dengan seluruh perangkatnya harus melakukan langkah antisipasi, masyarakat dengan seluruh elemennya harus melakukan apa. Sehingga, semua bergerak menyelesaikan masalah ini. "Terkait dengan pendanaan, sebaiknya pemerintah segera berkoordinasi dengan DPRD dan Kemendagri untuk berkonsultasi apakah wabah ini sudah bisa dikatakan sebagai bencana dan pemerintah bisa menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT)," pungkasnya. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya