Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Siapa yang bakal diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, sedikit terjawab. Analisis pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti barang yang dijual. Kepada Harian Radar Depok, Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro menuturkan, disini PKS harus hitung-hitungan secara matang. Masyarakat Depok itu menyukai sosok yang seperti apa. Jadi jangan smpai internal dalam PKS sendiri dipaksakan. Dan tiga kader yang sudah lulus seleksi sudah membumi apa belum. Itu jadi masalah juga. “Jadi Pilkada itu ibarat barang yang akan dijual dan didagangkan, jadi kita lihat marketnya seperti apa,” jelas Siti Zuhro, Minggu (28/06). Jika dilihat dari yang sudah-sudah, lanjut Siti Zuhro, PKS akan memetakan sejumlah instrumen dalam surveinya. Sebagai incumbent, Mohammad Idris berpeluang akan kembali diusung PKS. Meski Idris bukan kader. “Kendati PKS bisa mengusung sendiri tapi mereka sangat perlu koalisi,” tuturnya. PKS dulu itu di DKI Jakarta sendiri, percaya diri. Tapi kesininya ada beberapa pertimbangan. Beberapa kali juga banyak pengalaman selama koalisi, kalau sendiri juga ada dilemanya. Kemenangan belum tentu terjamin kalau sendiri. “PKS pasti berhitung walau bisa nyalon sendiri,” ujarnya. Kalau dipetakan, sambung dia, sebenarnya di Depok pendukung PKS tidak kecil dan cukup besar. Apakah sekarang pendukungnya masih solid dan semakin bertambah. Untuk saat ini tidak menutup kemungkinan, memang anime Depok itu lebih ke PKS. Cuma masalahnya apakah PKS akan jalan sendiri tidak mengajak-ngajak, tidak berkoalisi, itu masih dipertimbangkan matang. Lain soal, lanjut Siti Zuhro, jika PKS punya sistem dalam memetakan daerah pemilihan (Dapil), di daerah-daerah konstituennya itu. Setelah dipetakan dan dia melakukan survei di internalnya, memang meyakinkan, tidak menutup kemungkinan sendiri. “PKS sangat mungkin berkoalisi dengan Demokrat,” tegasnya. Meski dua bulan lagi tenggat waktu pendaftaran, bongkar pasangan harus disegerakan. Mengingat, saat ini masyarakat sedang menghadapi Pandemi Korona. Jadi perlu sosialisasi yang gencar. Tidak bisa instan membangun keprcayaan masyarakat. Menurutnya, jika berkaca dari peta koalisi yang ada. Bisa dua sampai tiga pasangan yang akan mendaftar. “Minimal dua pasangan tetapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari dua, apalagi kan pecah kongsi terus ada kemungkinan ada calon baru,” terangnya. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Moh Hafid Nasir mengaku, wacana petahana mau diusung Depok Tertata sudah disampaikan oleh perwakilan parpol yang tergabung di Tertata. Intinya PKS, lanjut Hafid, mengajak parpol untuk bergabung dengan visi misi, gagasan yang sama untuk Depok ke depan lebih baik lagi. Kalau sudah sama visi misi, maka bisa melangkah ke paslon yang disepakati bersama. “Sampai hari ini PKS tetap fokus pada tiga nama. Rekomendasi DPP belum ada, dan kami di PKS tidak ada upaya-upaya melakukan intervensi, kita tunggu saja hasilnya,” ungkap Hafid kepada Radar Depok, Rabu (24/06). Perlu diketahui, tiga nama hasil Pemira PKS di antaranya Moh Hafid Nasir, Imam Budi Hartono, dan T Farida Rachmayanti. Hingga kini di tingkatan DPD PKS masih menunggu rekomendasi dari DPP. Sementara itu, Hafid melanjutkan, ke depannya PKS terus menyiapkan langkah-langkah pemenangan. Di antaranya komunikasi dengan parpol yang masih berlanjut, serta menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. “Komunikasi politik dengan semua parpol sudah dilakukan, kecuali parpol yang sudah melakukan deklarasi koalisi sebelumnya, tentu tidak dilakukan,” katanya. Terpisah, Ditanya terkait koalisi akan mengikuti hubungan di Dewaan Pimpinan Pusat (DPP), terlebih kepada partai yang masuk mendukung pemerintahan Joko Widodo. Sekjen DPC PDI Perjuangan, Ikravany Hilman mengatakan, pihaknya masih belum bisa menjawab koalisi fix, terlebih keputusan itu di DPP. “Yang akan melakukan komunikasi itu di DPP PDI Perjuangan, bukan di tingkat DPC/DPD. Itu kan juga musti dilihat daerahnya juga,” kata Ikra –sapannya-. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok ini melanjutkan, pihaknya di tingkat DPC pun masih akan terus melakukan komunikasi ke DPD, dan selanjutnya dari DPD akan menyampaikan ke pengurus partai lain di tingkat provinsi dan seterusnya. “Misalnya minta ke pengurus DPP, bisa tidak berbicara dengan PAN atau lainnya. Nanti, mereka yang melakukan itu, kita kan tidak tahu juga kepentingan tiap partai di Jabar, atau Indonesia di DPP,” lanjutnya. Ia menilai, koalisi di bawah akan beragam komposisinya, tergantung dari potensi tiap daerah. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi koalisi yang sama atau pun malah tidak sama sekali. “Kami sendiri tidak ada perintah atau harus berkoalisi dengan partai A atau B, tergantung dengan situasi lokalnya. Sebab situasi politik dan komposisinya berbeda tiap daerah, seperti PDI Perjuangan di Aceh, tidak bisa leluasa, karena suaranya tidak besar dan kursinya sedikit, jadi harus kompromi lagi,” katanya. Menanggapi ada sosok yang menggadang-gadangkan dirinya bakal maju di Pilkada Depok melalui jalur DPP, ia menegaskan bahwa jika berbicara apa saja menjadi hak tiap orang. Tapi, yang pasti untuk pasangan calon dari PDI Perjuangan pada Pilkada Depok 2020, sudah dirapatkan dan diplenokan hingga tingkat DPP. “Hasilnya diberitahukan ke kami melalui rapat juga dengan DPD dan DPP, kalau dengernya katanya-katanya artinya kan tidak resmi. Sementara yang saya dapat itu dari rapat. Dan, dari rapat itu, yang kami usung itu Pradi-Afifah, yang lain mau ngomong apa silahkan saja, kan keputusan di rapat,” ucap Ikra.(tul/cky/hmi)   Jurnalis : Lutviatul Fauziah (IG : @lutviatulfauziah), Ricky Juliansyah Editor : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71), Pebri Mulya