ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Adanya wacana tentang pemungutan pajak pengguna sepeda, dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/06). Namun, pihaknya membenarkan jika sedang menyusun regulasi tentang penggunaan sepeda sebagai moda transportasi. Regulasi yang dibahas tersebut bukan tentang pajak, tetapi berfokus pada aspek keamanan. "Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru, telah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. "Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda. “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19. “Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” katanya, Sabtu (27/06). (rd/net)