BERI KETERANGAN : Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia, Tito Karnavian didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok T.M Yusuf Saputra memberikan keterangan kepada awak media dalam rangka Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (13/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, dikritik habis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (13/8). Mantan Kapolri ini detail mengkoreksi setiap langkah GTPPC Depok, dalam menangani Virus Korona (Covid-19). Contoh terkecil, soal buah anggur yang menjadi sajian. Kemudian dilanjut terkait angka positivy rate. "Saya memberikan penghargaan kepada Walikota Depok, sadar atau tidak sadar buah yang disediakan itu benar. Berkulit seperti salak, pisang. Cuma ada satu yang ingin saya protes, itu ada anggur, anggur itu tidak berkulit kalau yang menyiapkan itu positif, virusnya menempel dan langsung kami makan itu akan menyebarkan," sindir Mendagri, Tito Karnavian saat melaunching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (13/08). Depok itu, kata Tito, kepadatan penduduknya dua juta-an, sangat tinggi. “Tumplek" kalau bahasa betawinya. Selain itu juga, batas geografi menjadi penyebabnya. Karena Depok tidak ada batasan alam dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Sangat imposible jika Depok dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri. “Harus ada kebijakan dan keserempakan dengan wilayah sekelilingnya," ucap pria bertitel Profesor ini. Purnawirawan Kapolri ini terus mencecar permasalah penanganan Covid-19. Tito mempermasalahkan angka positivy rate yang di nilai Walikota Depok Mohammad Idris sudah menurun. Bagi dia, itu belum sesuai dengan jumlah penduduk Depok yang sekitar dua juta orang. "Tadi Bapak mengatakan positif rate sekian, ada kemajuan dan sudah menjadi zona oranye. Nanti dulu, saya mau tanya sampelnya berapa? 6.578. Jumlah penduduknya berapa? Hampir dua juta. Maka 6.578 per dua juta ketemunya 0,03 persen. Artinya yang dijadikan sampling 0,03 persen, rendah sekali, itu belum menggambarkan populasi," ujarnya. BERI KETERANGAN : Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia, Tito Karnavian didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok T.M Yusuf Saputra memberikan keterangan kepada awak media dalam rangka Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (13/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   Jika jumlah 6.578 masyarakat yang sudah melakukan pemeriksaan Swab, dibagi dengan jumlah hari sejak Maret, maka perharinya hanya sekitar 39 orang yang melakukan pemeriksaan swab. Tito mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan passive testing selama pandemi Covid-19. Pasif dalam arti melakukan tes Covid-19 terhadap orang yang sudah bergejala saja. Seharusnya, yang dilakukan adalah agresif atau proactive testing. Artinya, melakukan tes secara acak dari penduduk di satu wilayah ke penduduk di wilayah lainnya. Jika suatu daerah sudah melakukan aggressive testing, kata Tito, barulah akan tergambar kondisi Covid-19 di daerah tersebut. "Kalau seandainya itu adalah passive testing, itu enggak menggambarkan, dia hanya menggambarkan puncak gunung es," kata Tito. "Kalau dia aktif, proactive testing, agresif dan jumlahnya di atas 5 persen, nah itu bisa menggambarkan keadaan sebenarnya dari angka positif atau tidak di Depok," ujar dia. Tito mengatakan, tak bermaksud mengecilkan hati Idris sebagai Walikota Depok. Dia yakin walikota sudah berusaha keras menangani pandemi. Namun demikian, Tito ingin mendorong supaya tes Covid-19 di wilayah Depok dapat menjadi masif. Tito pun menyarankan, agar Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti universitas, untuk mendorong Depok lebih banyak melakukan tes Covid-19. Hal ini penting, kata Tito, untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi. "Gunanya apa, supaya kita bisa tahu siapa yang positif, negatif, segera untuk kita lakukan karantina, dipisahkan," ujar Tito. BERI KETERANGAN : Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia, Tito Karnavian didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok T.M Yusuf Saputra memberikan keterangan kepada awak media dalam rangka Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (13/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   "Yang kedua kita bisa melakukan penyerangan lebih agresif di daerah itu. Penyerangan apa? Ya mulai hidup sehat, kemudian penerapan protokol," kata dia. Tak sampai disitu, Tito juga kembali 'menyentil' Walikota Depok Mohammad Idris yang mengenakan masker N95 saat hadir dalam acara Gerakan dua Juta Masker. Di hadapan Idris, Tito menyebut bahwa masker N95 semestinya diperuntukkan bagi tenaga medis karena jumlahnya terbatas. Hal itu disampaikan Tito ketika menyinggung jenis-jenis masker yang digunakan untuk mencegah penularan virus. "Masker ini macam-macam, masker yang dipakai Pak Wali itu N95, fine itu terbaik. Tapi saran dari beberapa ahli, karena terbatas, sebaiknya digunakan tenaga medis yang berhadapan dengan yang positif," kata Tito dipantau melalui siaran langsung YouTube Kemendagri. Dalam kesempatan tersebut, memang Walikota Depok Mohammad Idris melaporkan data update per 11 Agustus yang di nilai sudah lebih baik dari sebelumnya. "Status resiko saat ini dengan skor 1 point 86, yang sebelumnya skor 1 point 71. Jadi sudah menjadi zona oranye yang sebelumnya Depok menjadi zona merah. Di Depok juga tingkat kesembuhan semakin meningkat, dan angka kematian lebih rendah dari nasional," jelasnya. Terkait gerakan bermasker, dia juga mengapresiasi Presiden atas perhatian yang diberikan di setiap wilayah Indonesia. "Karena memang masih kurangnya kesadaran dan kedisplinan masyarakat dalam bermasker. Untuk itu, kami menggunakan jaringan yang ada, tidak hanya aparatur, TNI, Polri tetapi juga seluruh Ormas, komunitas hingga pemangku kepentingan," ucapnya. BERI KETERANGAN : Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesia, Tito Karnavian didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok T.M Yusuf Saputra memberikan keterangan kepada awak media dalam rangka Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (13/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   Jika dilihat dari geografi dan biografi potensi untuk terjadi penularan kota Depok sudah 2,4 juta warganya. "Tentu ini perlu jadi perhatian warga khususnya Kota Depok, karena harus lebih ekstra untuk melakukan berbagai pencegahan penularan Covid-19," jelasnya. Sementara, Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Tri Yunis Miko W menuturkan, Depok dapat menjadi zona merah karena tiga indikator, yaitu epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. "Tetapi menurut saya, kita fokus saja pada epidemiologinya karena itu merupaka indikator utama. Untuk masalah pemeriksaan yang telah dilakukan Kota Depok, tentu memang belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada," tuturnya. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan banyaknya kasus yang ditangkap akan mudah untuk dikendalikan. "Untuk data klaster baru, kesembuhan ataupun kematian, sebaiknya jangan dilihat harian tetapi mingguan saja. Karena memang masa inkubasi virus berlangsung selama 14 hari," tuturnya. Dia juga menyebutkan, bahwa pemerintah jangan dulu terburu-buru dan merasa puas dengan pencapaian saat ini. "Karena bisa dibilang, ini masih tinggi untuk itu langkah yang diambil pun jangan terburu-buru," pungkasnya. (rd/tul)   Jurnalis : Lutviatul Fauziah Editor : Pebri Mulya