RADARDEPOK.COM, DEPOK – Desakan PBNU dan PP Muhammadiyah menunda Pilkada 2020, diabaikan pemerintah. Tak ayal, pesta demokrasi yang tahapan sudah di mulai seperti di Kota Depok jalan terus. Artinya, Rabu  (23/09) jadwal penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok  tetap diberlakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan, meski pandemi virus Korona (Covid-19) belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9). Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan, pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. "Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel dalam keterangan yang diterima Radar Depok, Senin (21/09). Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas. "Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," terang dia. Jokowi, kata Fadjroel, juga mengatakan, pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia. "Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," jelas dia. Menurut Fadjroel, penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum. Tentu diiringi dengan protokol yang ketat.   "Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," beber dia. Menimpali hal ini, Juru Bicara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, Hafid Nasir mengaku, memang mengharapkan seperti itu (pilkada tetap berlangsung), karena sudah alokasi anggaran. Menurutnya hal ini terbaik, tahapan-tahapan Pilkada sudah dilakukan. Mulai dari pendaftaran, perbekasan, sudah ada sosialisasi. Hingga bagaimana mengedepankan protokol kesehatan. Langkah Idris-Imam, sambung Hafid, sudah melewati tahapan dari penyelenggara KPU Depok dan Bawaslu Depok. Diantaranya, pendaftaran bakal calon, proses pemberkasan, sudah medical check up, tahap-tahapan kampanye sudah disosislisasikan. “Kini tinggal bagiamana penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu menerapkan aturan yang diberlakukan,” tegasnya. Timses, lanjut Hafid, yang ingin menyukseskan Pilkada harus mengedepankan protokol kesehatan. Seperti, menggunakan masker, pelaksanaan pertemuan seperti aturan KPU misalkan hanya 50 orang, menghindari kerumunan, membiasakan mencuci tangan dan menjaga jarak. Sehingga, pelaksanaan Pilkada tidak menimbulkan kluster baru terkait penyebaran virus Korona. “Memang, suasana Pilkada ini berbeda karena pandemi Covid-19,” katanya. Ketua DPD PKS Kota Depok ini berharap, kegiatan offline orang yang hadir sehat dan mematuhi 3m. Berdasarkan kebijakan KPU diperbolehan 50 orang dan kegiatan berupa offline dioptimalkan dimasa pandemi. Terpisah, Ketua Tanfidziah NU Depok, Ahmad Sholehan mengatakan, PCNU Kota Depok meminta penundaan Pilkada Kota Depok, sejalan dengan arahan PBNU. PBNU memberikan saran dan usulan kepada KPU untuk penundaan Pilkada dikarenakan situasi yang terjadi saat ini.   “Saran dan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 adalah wujud kecintaan dan kasih sayang kepada Bangsa dan Negara Indonesia,” ujar Ahmad Sholehan kepada Radar Depok. Ahmad Sholehan mengungkapkan, PCNU Kota Depok menunggu arahan lanjutan dari PBNU terkait Pilkada di Kota Depok. Apalagi Kota Depok akan melaksanakan Pilkada, sehingga instruksi dari PBNU merupakan pandangan kepentingan secara nasional, salah satunya musibah Covid-19 yang saat ini tengah terjadi. Masih di tubuh PCNU Kota Depok, Katib Syuriyah PCNU Kota Depok, Nasihun Syahroni menjelaskan, NU meminta dipertimbangkan kembali sistem Pemilukada yang dinilai banyak madhorotnya. Terlebih, dinamika pilkada di banyak daerah menimbulkan kerusuhan dan kerusakan, sebagai akibat dari proses tahapan maupun perselisihan hasil. Pemilukada dapat dipertimbangkan untuk kembali menggunakan sistem lama. Namun untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat menggunakan sistem yang sudah berjalan saat ini. “Tentu dengan perbaikan dan penyempurnaan agar bisa menghindari terjadinya Money politk,” terang Nasihun Syahroni. Nasihun Syahroni menuturkan, NU meminta pelaksanaan Pilkada di tunda, karena Covid-19 yang sedang terjadi di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok untuk serius menangani covid-19, apalagi perangkat dan anggaran sudah lengkap. Soal Depok yang hingga saat ini masih menunjukan peningkatan korban Covid-19, Nasihun Syahroni menilai masyarakat Kota Depok tidak patuh lagi dengan jajaran pimpinan Pemerintah Kota Depok. Hal itu menunjukan masyarakat sudah tidak peduli dengan himbauan dan peringatan pemerintah tentang bahaya Covid-19. Sementara, Sekretaris Umum PD Muhammadiyah Kota Depok, Ali Wartadinata mengatakan, PD Muhammadiyah meminta Pilkada dilakukan pendundaan berdasarkan kesehatan dan keselamatan bersama. Sehingga meminta Pilkada dilakukan penundaan. Di akuinya, penundaan Pilkada akan menganggu pelaksanaan, namun hal itu dilakukan melihat penyebaran Covid-19 semakin massif. “Pastinya mengganggu, tetapi mengingat penyebaran Covid-19 semakin masif, perlu diutamakan kesehatan,” ucap Ali Wartadinata.   PD Muhammadiyah Kota Depok, lanjut Ali Wartadinata telah memberikan masukan kepada KPUD Kota Depok. Masukan tersebut yakni, apabila pelaksanaan Pilkada di tunda dan dilanjutkan kembali, pihaknya memberikan masukan terkait pelaksanaan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan tanpa harus di ulang kembali. Ali Wartadinata meminta kepada masyarakat Kota Depok untuk mematuhi protokol kesehatandan serus dalam pelaksanaanya. Selain itu, masyarakat tetap berdoa dan meningkatkan ibadah kepada Allah. “Agar Allah segera hilangkan pandemic Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kota Depok,” tutup Ali Wartadinata.(rd/mg1/dic)   Jurnalis : Dicky Agung Prihanto, Yasmine Editor : Pebri Mulya