RADARDEPOK.COM, TASIKMALAYA - Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang menggratiskan WC di SPBU seluruh Indonesia mendapatkan respon dari para pekerja toilet.

Di Kabupaten Tasikmalaya, para pekerja toilet di SPBU menggelar unjuk rasa memprotes kebijakan tersebut, Minggu (12/12). Kebijakan tersebut dinilai telah membuat ribuan orang menganggur.

Aksi unjuk rasa itu digelar di jalan protokol Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menggelar long march lalu memasuki aula kantor Desa Sukahening.

Dalam aksi itu, perwakilan pekerja toilet, Abdulrohman menyampaikan sejumlah sikap terkait kebijakan Erick Thohir yang menggratiskan toilet.

Pertama, penggratisan toilet di SPBU itu menyebabkan 5.000 orang penjaga toilet kehilangan pekerjaan. Hal itu berdampak pada penghidupan 15.000 anggota keluarga mereka.

Tidak hanya itu, mereka pun meminta pemerintah untuk mencari alternatif pekerjaan bagi para mantan pekerja toilet yang diberhentikan kerja.

Baca Juga : Ganjil Genap di Depok : Perlu Genjot Sosialisasi, Jalur Alternatif Macet

"Untuk itu, kami meminta kepedulian dan simpati ang sama ditunjukkan oleh Menteri BUMN agar bisa mencarikan lapangan pekerjaan baru bagi 5.000 pekerja toilet yang menjadi sumber penghidupan 15.000 anggota keluarga kami," kata Abdulrohman dalam orasinya.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Soeharjono mengatakan, pihaknya mendampingi para pekerja toilet untuk memperjuangkan nasib mereka.

Soeharjono mengatakan, paguyuban pekerja toilet kini sudah mulai masuk menjadi bagian dari Sarbumusi. Oleh karena itu, pihaknya akan mengomunikasikan keluhan para pekerja toilet ini dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.

Terkait aksi pekerja toilet ini, Soeharjono menilai pemerintah Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya melihat dampak dari apa yang disampaikan.

Ketika toilet SPBU digratiskan, maka sekitar 5.000 pekerja toilet menganggur dan berdampak pada 15.000 orang keluarga mereka. Kondisi ini akan menjadi beban bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Ketika Covid-19 meningkatkan pengangguran, ditambah dengan kebijakan ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat," katanya.

Ia meminta pemerintah mengkaji ulang instruksi dari Menteri BUMN itu. Jika hal ini belum menjadi kebijakan, maka masih ada peluang bagi pekerja toilet untuk tetap bisa bekerja.

"Namun jika ini sudah menjadi kebijakan, maka pemerintah harus menyediakan pekerjaan alternatif. Apakah mereka dipekerjakan di Pertamina atau SPBU dengan status buruh," katanya. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcimNapsg7w