RADARDEPOK.COM – Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM), ternyata membuat pesebaran Covid-19 menjadi-jadi. Baru empat hari PTM, siswa yang terpapar sudah 197 orang. Masifnya, virus menulari membuat pemerintah kota (Pemkot) Depok bersurat ke pemerintah pusat.
"Kami sudah kirim surat ke pemerintah pusat untuk PTM disini dievaluasi menjadi 50 persen karena kasus terus meningkat," ungkap Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono di SMP Negeri 1 Depok saat ada tinjauan dari Komisi X DPR RI, Jumat (28/1).
Perlu diketahui, surat yang dikirimkan ke Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan PTM 100 persen telah dikirim sejak satu pekan lalu. Dari data yang ada setiap hari masih saja terjadi peningkatan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok.
Menurut Imam, sepekan belakangan ini masih ada peningkatan jumlah positif Covid-19. Bahkan tembus mencapai 400 kasus setiap hari. "Tergantung di Pemerintah Pusat. Kalau pusat masih mengizinkan PTM 100 persen pasti kami laksanakan, tapi kalau pusat meminta untuk 50 persen kita akan kembali mengikuti," tegas politisi PKS tersebut.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan, PTM yang dapat berjalan dengan baik. Harus bekerjasama dengan orangtua hingga siswa disiplin dalam setiap peraturan yang telah disiapkan pemerintah. Ini agar tidak terjadi penyebaran di klaster PTM atau sekolah.
"Terutama kebersihan kelas dan disiplin protokol kesehatan. Semua pihak harus secara aktif saling mengingatkan dan disiplin," terangnya di depan hadapan siswa, Jumat (28/1).
Agustina menilai, siswa sangat senang dapat belajar tatap muka karena bisa berjumpa dengan temannya yang telah lama tidak bertemu selama pandemi.
Ada perbedaan antar belajar secara langsung dan belajar dari rumah. Hal pertama adalah kemampuan daya serap siswa dalam pelajaran akan lebih mudah secara tatap langsung.
"Saya lihat semua senang, ini bisa menaikkan imun anak-anak karena semua bahagia. Beda kalau belajar tatap muka langsung, jika tidak mengerti langsung kita bertanya kepada gurunya," ungkap Agustina.
Agustina menambahkan, untuk pelaksana program tenaga pengggerak dan guru penggerak masih sedikit karena belum ada undang-undangnya. Sehingga pihaknya masih mempunyai tanggungan program satu juta guru honorer yang diangkat menjadi ASN.
"Mungkin, Wakil Walikota Depok pernah menerima aspirasi dari guru honorer. Bagaimana solusi bagi teman-teman guru honorer yang sudah lulus tetapi tidak memiliki formasi atau tempat mereka bekerja, itu nantinya yang kita cari jalan keluarnya," bebernya.
Juru Bicara Satgas Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana. Dadang membenarkan, Pemkot Depok telah bersurat ke pemerintah pusat terkait evaluasi PTM.
"Iya benar kami telah bersurat ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi PTM 100 persen, dan meminta PTM 50 persen," tambahnya.
Namun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertulis bahwa daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 dan 2 dapat melaksanakan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen. Terakhir, ada 197 kasus positif Covid-19 dan 18 sekolah yang ditutup sementara. Dari 197 kasus Covid-19 diantaranya siswa dan tenaga pendidik. "Sebelumnya 147 kasus, lalu bertambah dan sekarang menjadi 197 kasus,"bebernya.
Dadang menjelaskan, dari 18 sekolah itu terdiri dari seluruh jenjang pendidikan. Mulai SD, SMP dan SMA. Namun, yang terbanyak dari jenjang SMA. "Ada tiga SD, satu SMP dan 14 SMA. 12 SMA umum dan dua boarding," jelasnya.
Mencegah penyebaran Covid-19 di sekolah, pihaknya terus melakukan tracing kepada guru dan siswa. "Ini akan terus kami tracing, dan ada juga yang sedang melakukan testing dibeberapa sekolah," tegasnya. Hari ini (28/1) ada 617 kasus baru, tapi dia belum bisa dipilah dari penambahan itu. (arn/van/rd)
Jurnalis : Ivanna Yustiani, Arnet Kelmanutu
Editor : Fahmi Akbar
