RADARDEPOK.COM – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024, tinggal menunggu bulan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, sudah merancang anggaran dalam pelaksanaannya nanti. Beda dengan Pilkada Depok 2020, pada 2024, KPU dan Bawaslu Depok menaikan anggaran 100 persen.
Ketua KPU Depok, Nana Shobarna mengatakan, membutuhkan anggaran Rp120 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Depok 2024. Angka ini naik 100 persen dibanding Pilkada 2020 yang hanya Rp60 miliar. “Kami mengajukan anggaran Rp120 miliar,” imbuhnya kepada Harian Radar Depok, Selasa (22/3).
Dia menjelaskan, kenaikan anggaran ini dikarenakan sejumlah faktor, seperti penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan Inflasi yang terjadi di Depok. “Rp120 miliar ini untuk semua kebutuhan penyelenggaraan Pilkada, termasuk untuk peningkatan protokol kesehatan (Prokes),” jelasnya.
Terpisah, Komisioner Bawaslu Depok, Dede Selamet Permana menjelaskan, di 2024 Bawaslu Depok membutuhkan anggaran sebesar Rp30 miliar. Lebih besar dibanding Pilkada 2020 yang hanya berkisar Rp15 miliar. “Tapi angka ini belum final,” kata Dede kepada Harian Radar Depok, Selasa (22/3).
Dia mengungkapkan, meski mengajukan anggaran Rp30 miliar kepada Pemerintah Kota Depok. Pihakya tetap memperhatikan keuangan Pemerintah Kota Depok. “Masih perlu pembahasan dengan Pemkot Depok dan DPRD Kota Depok terkait anggaran,” ucapnya.
Dia menjelaskan, sudah mengirimkan surat audiensi kepada Pemerintah Kota Depok terkait permohonan bantuan anggaran. Tapi, sampai saat ini belum ada balasan terkait surat permohonan audiensi dengan Pemkot Depok tersebut. “Kami bersurat sudah sejak beberapa bulan lalu. Kami harap ada jawaban secepatnya, agar pembahasan anggaran bisa segera dilakukan dan dirampungkan,” tuturnya.
Menurutnya, angka Rp30 miliar ini masih bisa berubah seiring kebutuhan logistik mereka dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti. “Anggaran bisa naik bisa turun, kami juga masih berkonsultasi dengan Bawaslu Jawa Barat terkait anggaran ini,” bebernya.
Dia menyebutkan, jika disahkan nantinaya anggaran akan dikucurkan untuk honorarium pengawas di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) termasuk sentra Gakkumdu, sewa kantor, peralatan, jasa, operasional, kegiatan dan lain sebagainya. “Semua kembali pada kebijakan Pemkot Depok dalam hal ini Walikota Depok selaku pemberi dana hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu,” tegasnya.
Sementara, Ketua KPU, Ilham Saputra mengatakan, sekitar 54 persen anggaran Pemilu 2024 digunakan untuk membayar honor badan ad hoc. KPU berencana menaikkan honor petugas ad hoc dibandingkan pemilihan sebelumnya. "Petugas kita itu ada jutaan. Kalau itu dinaikkan, maka konstruksi anggaran 54 persen untuk honor penyelenggara," ujar Ilham kepada wartawan, Selasa (22/3).
KPU merekrut penyelenggara ad hoc, mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, sampai petugas di tempat pemungutan suara (TPS). KPU juga akan merekrut panitia pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dan penyelenggara ad hoc untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri.
Pada Pemilu 2019, jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mencapai 36 ribu orang dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 250 ribu orang dengan masa kerja sekitar tiga bulan. Sementara, jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lebih dari 7,3 juta orang dengan masa kerja sekitar satu bulan.
Setiap TPS, KPU membutuhkan tujuh anggota KPPS, ditambah dua orang lagi dari Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). KPU mengajukan usulan honor KPPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp1 juta per orang setiap bulan.
Besaran honor tersebut sebenarnya menurun dari usulan sebelumnya Rp2,5 juta, dari pengajuan anggaran pemilu Rp86 triliun. Namun, usulan besaran honor KPPS meningkat dari pemilihan sebelumnya, yakni pada Pilkada 2020 Rp850 ribu dan Pemilu 2019 Rp550 ribu per bulan.
Menurut Ilham, KPU sudah menghitung anggaran pemilu secara detail dan terbuka dengan pemerintah dan DPR untuk rasionalisasi anggaran tersebut. Terakhir, KPU mengajukan usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,65 triliun.
"Entah dalam perspektif lain, sarana-prasarana, tentu kami bisa melakukan rasionalisasi terhadap hal tersebut. Tapi tentu kami tidak bisa mengurangi lagi karena dalam perpsektif penyelenggara ini penting anggarannya," tandas Ilham.(dra/rd)
Jurnalis : Indra Abertnego Siregar
Editor : Fahmi Akbar
