RADARDEPOK.COM – Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih ditunggu-tunggu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Kendati sudah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan, dan penundaan pemilu. Mahasiswa tetap menggelar aksi, Senin 11 April mendatang. aksinya nanti, BEM SI menargetkan bakal mendatangkan 1.000 massa aksi. Para demonstran yang direncanakan hadir itu berasal dari 18 kampus.
Kampus yang terdiri dari UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER. "Kita akan tetap gelar aksi, 11 April 2022," ujar Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin HSN DM saat dihubungi, Kamis (7/4).
BEM SI mengaku, belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu."Kami butuh bukti bukan sekedar lisan," tegas Kaharuddin.
Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap Istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka. Adapun tuntutan BEM SI yaitu, pertama, mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan Pemilu atau masa jabatan tiga periode. "Karena sangat jelas hal itu mengkhianati konstitusi negara," ujar Kaharuddin.
Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Menurut Kaharuddin, tuntutan-tuntutan yang disampaikan pihaknya belum dipenuhi oleh pemerintah dalam kurun 14 hari sejak aksi sebelumnya. "Sehingga tanggal 11 April kami akan turun menagih jawaban dari tuntutan tersebut, karena kajian sudah kita berikan dan sebelumnya disambut oleh staf presiden," ujar dia.
Kaharuddin menegaskan, bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi kubu politik mana pun, melainkan murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.
Kaharuddin menuturkan, independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu dapat dibuktikan lewat kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana. "Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," ujar Kaharuddin.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pihaknya tak membawa aspirasi untuk menurunkan Jokowi sebagaimana tertera dalam poster-poster liar yang beredar di media sosial. Ia pun membantah jika dikaitkan dengan hal tersebut. Menurut dia, tuduhan tersebut banyak dilontarkan di media sosial. Adapun pemicunya yaitu karena keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".
Kaharuddin menegaskan, poster yang beredar di media sosial tersebut hoaks. Sebab, pihaknya belum mengeluarkan poster untuk aksi itu. "Belum ada poster aksi yang kami keluarkan. Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya," ujarnya.
Aksi ini bukan untuk menggulingkan (Jokowi), mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah.
Total 18 tuntutan pada aksi nanti. Enam tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu. Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sementara, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menyatakan belum memutuskan untuk turun unjuk rasa pada 11 April 2022 terkait menolak isu jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo. "Sejauh ini masih akan didiskusikan besok (Hari Ini)," kata Ketua BEM UI, Bayu Satria, Kamis (7/4).
Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para menterinya bicara penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo menilai pernyataan Jokowi tersebut masih belum tegas. Ia menyebut Jokowi hanya melarang menteri bicara mengenai penundaan pemilu, bukan menolak wacana tersebut. "Presiden hanya menyampaikan jangan ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan. Tanpa ada sikap tegas menolak wacana tersebut," kata Bayu saat dihubungi, Rabu (6/4).(rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Fahmi Akbar
