Selasa, 31 Januari 2023

Dirjen PLN Kemendag Maling Minyak Goreng, Tiga Tersangka dari  Perusahaan Swasta

- Rabu, 20 April 2022 | 00:22 WIB
MENUNGGU : Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menunggu pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). ISTIMEWA
MENUNGGU : Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menunggu pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Teka-teki siapa yang membuat minyak goreng (Migor) langka, akhirnya terjuak. Selasa (19/4), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Indrasari terjerat kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Selain Indrasari, Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya, sehingga total ada empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus minyak goreng ini.

"Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan," tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrashari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, ketiganya tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrashari agar mengantongi izin ekspor CPO. "Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor," jelas dia.

Keempat tersangka, pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrashari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley MA dan PT di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. "Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini," tegas  Burhanuddin.

Menanggi penetapan tersangka tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor (PE) minyak goreng.

"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum," tegas Mendag Lutfi, Selasa (18/4).

Dalam menjalankan fungsinya, Mendag Lutfi selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. Untuk itu, Mendag Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat," tegas Mendag.

Ekonom Faisal Basri juga mengomentari kabar ini. Ia mengatakan penetapan pejabat Kemendag sebagai tersangka ibarat maling teriak maling. "Ini namanya maling teriak maling," Cuit Faisal. Postingan ini pun memancing banyak komentar yang setuju dengan Faisal Basri.

Para tersangka diduga melanggar Menteri Perdagangan Nomor 129 tahun 2022, junto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk Distribusi Kebutuhan
Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II
huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB, Palm Olein dan UCO.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengancam akan keluar dari program penyaluran minyak goreng curah. Karena penetapan empat tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh Kejagung dinilai tidak sah.

Sahat mengatakan dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

"Saya sudah WA (Whatsapp) kepada pak Dirjen Perindustrian Pak Putu kalau ini begini kami akan mengundurkan diri dari curah ini (penyaluran minyak curah)," kata Sahat, Selasa (19/4).

Menurutnya, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak cukup pembuktiannya, terkait definisi tersangka itu sudah melakukan manipulasi untuk mendapatkan izin ekspor.

Sahat kecewa karena pengusaha minyak goreng yang ditetapkan jadi tersangka dinilai sudah menjalankan regulasi yang berlaku. Dia menampik pengusaha mencoba mendekati pejabat untuk mendapatkan izin ekspor.

"Mereka kalau tidak pergi dari ruangan itu untuk menunggu gak bakal dapat izin PE, mereka harus nunggu sampai jam 4 pagi di kantor Kemendag. Itu malah dijadikan alat bukti bahwa mereka mendekati pejabat," kata Sahat.

Sahat menjelaskan ada tiga anggotanya yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Togar Sitanggang Sebagai General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Stanley sebagai Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan Parulian Tumanggor Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.(rd)

Editor : Fahmi Akbar 

Editor: Fahmi Akbar

Tags

Terkini

Mimbar Jumat: Hati yang Tulus

Jumat, 27 Januari 2023 | 12:03 WIB

Kecamatan Se-Depok Daftar Funday Radar Depok

Jumat, 27 Januari 2023 | 09:20 WIB

Komisi 2 Nilai Ada Tiga BUMD dengan Kinerja Buruk

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:43 WIB

Goci Rela Jauh-jauh Meriahkan Funday Radar Depok

Kamis, 26 Januari 2023 | 08:35 WIB
X