RADARDEPOK.COM – Temuan sembilan bahan pokok (Sembako) bantuan Presiden (Banpres) Joko Widodo (Jokowi) yang dikubur di lahan kosong, Kampung Serab Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya Depok mulai terkuak. Senin (1/8), Polda Metro Jaya memeriksa PT Tiki Jalur Nugraha Ekakulir (JNE) yang menjadi distributor menyaluran ke sejumlah daerah. Hasilnya, polisi masih menyelidiki temuan tersebut dan hari ini (2/8) akan dipanggil lagi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, Satreskrim Polres Metro Depok sudah memeriksa pihak Kementerian Sosial (Kemensos) dan JNE. Pihak JNE menjelaskan proses distribusi bantuan beras bansos tersebut. JNE bekerja sama dengan vendor PT DNR. DNR inilah selaku pemegang distribusi beras bansos dari pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya, untuk wilayah Depok pada 2020.
Baca Juga : Rumah Sakit Anak Negeri Dituding Kangkangi Izin, Warga Ancam Unjuk Rasa
Menurutnya, JNE selaku kurir yang bekerja sama dengan PT DNR, mendapatkan tugas mengantarkan beras bansos itu kepada masyarakat yang namanya sudah terdaftar pemerintah. "Jumlah beras yang dikirim JNE sesuai kontraknya dengan PT DNR ini berdasarkan pemeriksaan disampaikan ratusan ribu ton," kata Zulpan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (1/8).
Menurutnya, dalam pemeriksaan terungkap, JNE mengubur beras tersebut dengan alasan beras sudah rusak terkena air hujan. JNE mengklaim beras tersebut sudah menjadi milik JNE karena JNE telah mengganti kepada pemerintah. "Keterangan dari JNE ini belum didukung dokumen, baru secara lisan. Makanya ini akan kita dalami lagi," jelas Zulpan.
Zulpan menegaskan, kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. JNE hingga Bulog juga akan dimintai keterangan besok (Hari ini) di Polres Metro Depok. Langkah kepolisian tentu membuat administrasi penyelidikan terhadap kasus ini. Apabila ditemukan unsur-unsur pelanggaran pidana atau korupsi di dalamnya, akan berproses lebih lanjut.
"Besok akan kita panggil lagi semuanya. Dari JNE tidak bisa menerangkan jumlah pastinya yang rusak lalu kenapa dilakukan penimbunan beras itu. Ini yang masih kita dalami," katanya.
Baca Juga : Duet Ciamik IJTI Depok dan PT Karabha Digdaya : 50 Siswa SMK dapat Pelatihan Jurnalistik
Terpisah, Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan penjelasan mengenai temuan beras berkarung-karung yang ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Mantan Menteri Pendidikan ini menyebut, pernyataan JNE benar. Beras tersebut merupakan bantuan presiden (banpres) yang rusak. "Kenapa disebut banpres, karena itu sumber dananya adalah dari BUN untuk mengatasi krisis," kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/8).
Muhadjir mengatakan, waktu itu memang terjadi kerusakan beras yang cukup banyak. Hal itu disebabkan pengangkutannya menggunakan bak terbuka sehingga terkena hujan. Diputuskan semua beras yang kena hujan tidak boleh dibagikan, baik yang masih dalam keadaan baik dan yang rusak tidak boleh dibagikan. “Kenapa? karena mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air," urai Muhadjir.
Menurutnya, beras yang rusak itu harus segera diganti. Penggantian beras itu paling lambat dua hari. Siapa yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab adalah transporter dan Bulog. “Jadi kalau ada beras rusak itu adalah tanggungjawab pihak transporter. Benar kalau itu JNE yang melakukannya selaku transporter," ujar Muhadjir.
https://www.youtube.com/watch?v=qYVhFh8_mmg
Namun perihal apakah beras yang rusak itu ditimbun, itu merupakan kewenangan transporter. Namun yang pasti, kata Muhadjir, setiap barang yang rusak pasti akan diganti. Jika terjadi kerugian saat penyaluran beras tersebut, hal itu ditanggung perusahaan pengirim.
"Soal itu ditimbun itu urusan dia, bukan urusan Kemensos, karena beras yang rusak itu sangat mungkin sudah diganti. Saya tidak tahu apakah masih ada yang tidak diganti, saya kira tidak. Karena betul-betul kita kawal sampai delivered sesuai pesan pak presiden," tegas Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, saat ini tim masih mengusut temuan beras berkarung-karung yang ditimbun di Depok itu. Tim terdiri dari berbagai instansi. "Mereka masih ada di lapangan, dan sudah ada dari Polri, sekarang Irjen Kemensos, Deputi I Kemenko PMK dan kepolisian sudah turun kelapangan," ujar Muhadjir.
Sebelumnya, VP of Marketing JNE Express Eri Palgunadi mengatakan temuan beras bansos di Depok merupakan barang rusak. Disebut Eri, tak ada pelanggaran di sana. "Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak," papar Eri dalam keterangan resminya yang diterima Harian Radar Depok, Minggu (31/7).
Eri mengatakan, tindakan itu sudah sesuai perjanjian di antara kedua pihak. Pihaknya juga berkomitmen mengikuti hukum yang berlaku apabila diperlukan. "Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak. JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," tandasnya.(ger/JPC/rd)
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Fahmi Akbar
