RADARDEPOK.COM – Kota Depok tidak tinggal diam atas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam waktu dekat, Depok akan mengucurkan bantuan kepada 2.000 penerima manfaat selama tiga bulan. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat.
“Berkaitan dengan kenaikan BBM, sebenarnya ini adalah sebuah penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penyesuaian subsidi yang sudah diberikan kepada masyarakat,” ucap Walikota Depok, Mohammad Idris kepada Radar Depok, Senin (12/9).
Baca Juga : Tolak Kenaikan BBM, DPRD Kota Depok Terima Aspirasi Pendemo
Idris mengatakan, subsidi yang diberikan membebani APBN. sehingga pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk mengurangi subsidi dibidang energi. Karena itu, terjadilah penyesuaian harga BBM. “Tentunya pemerintah Kota Depok adalah bagian yang tidak bisa lepas dengan pemerintah dari provinsi maupun pusat. Karena itu, kami akan mengikuti dan mematuhi kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Idris mengaku, dengan adanya kenaikan harga BBM, tidak menutup kemungkinan adanya dampak. Seperti inflasi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan. Tentunya dampak ini dapat begitu dirasakan mayoritas masyarakat yang kurang mampu. “Kenaikan harga BBM ini juga juga berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dibidang transportasi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, pemerintah pusat mengambil tindakan nyata dari dengan bantuan langsung tunai (BLT) BBM,” ungkapnya.
Baca Juga : 55.376 Warga Depok Belum Terima BLT
Mengenai BLT BBM, ucap Idris, prosesnya sedang dilakukan untuk kelompok sasaran warga kurang mampu yang memang sudah diinisiasi. Saat ini sedang dilakukan proses administrasi dan birokrasinya oleh Kementrian Sosial (Kemensos) yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat.
“Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) juga mengatur sebuah belanja wajib, dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM ini. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengeluarkan ketentuan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) terkait arahan bantalan sosial,” kata Idris.
Idris mengatakan, program Kartu Depok Sejahtera (KDS) sudah digulirkan, bahkan sudah mulai berjalan. Sebenarnya, program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada 2021 sudah berjalan birokrasinya. Dan pada 2022 ini sudah diberikan.
Orang nomor satu ini mengutarakan, ia juga telah memiliki kriteria standar atau tingkat kemiskinan yang berhak menerima bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami juga akan mengadakan intervensi bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan untuk 1.000 PPKS, 500 sasaran PSKS dan 500 untuk Lansia, kaum duafa, dan disabilitas. Ini merupakan bantuan-bantuan intervensi dari pemerintah-pemerintah daerah,” ungkap Idris.
https://www.youtube.com/watch?v=sUpqkpzzLcQ
Selanjutnya, kata Idris, pengguliran operasi pasar murah juga sudah dilakukan di empat titik, kelurahan dan kecamatan yang berbeda. Pekan ini Insha Allah empat titik lagi akan terus bergulir untuk pasar murah yang sudah disubsidi, harga aslinya senilai Rp125 ribu per paket. “Namun kami sudah subsidi Rp77 ribu, jadi masyarakat cukup membayar Rp48 ribu,” ungkap Idris.
Walikota juga akan merevitalisasi kembali program yang sudah digulirkan pada masa Pandemi Covid-19 2021 lalu, yaitu Depok Sedekah Bersama (D'SabR) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi, nantinya saya akan mengeluarkan Instruksi Walikota (Inwal) kepada seluruh ASN untuk memberikan sedekah atau sumbangannya secara sukarela kepada mereka yang terdampak waktu Pandemi Covid-19 dulu. Namun sekarang kami gunakan kembali untuk kenaikan harga BBM,” jelasnya.
Terkait dengan kendaraan transportasi umum, ia sudah sepakat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dengan organda. Bahwa kenaikan atas usulan transportasi disamakan dengan kenaikan harga BBM, yakni 30 persen. “Itu memang sebuah resiko, dan mudah-mudahan ini juga jadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini juga cara tuhan mensejahterakan kita. Kurangilah hidup foya-foya, lebih hemat dan sederhana,” tandasnya. (ama/rd)
Jurnalis : Aldy Rama
Editor : Fahmi Akbar
