RADARDEPOK.COM - Mengatasi pengangguran bukan menjadi hal yang mudah bagi pemerintah kota (Pemkot) Depok. Belum lagi, ditambah dengan adanya terpaan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) saat ini, hingga mengakibatkan inflasi. Tercacat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, pada 2021 masih menyisakan 117.816 pengangguran. Lalu, bagaimana dengan tingkat pengangguran di 2022.
Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kota Depok, Hilmiah menjelaskan, pada 2021 angka pengangguran sebesar 117.816 ribu orang. Bila melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok berada di 9,76 persen. Kalau di 2022 belum diketahui, tapi patut diwaspadai karena adanya kenaikan BBM. Tentu berdampak pada, pengangguran, kemiskinan.
Baca Juga : Tawuran Berujung Tewas di Depok : Mengaku Dibegal, Gegara Saling Ejek di Media Sosial
“Kalau melihat dari TPT pada tahun 2020 dan 2021, ada sedikit penurunan. Karena di tahun 2020 TPT diangka 9,87 persen dan tahun 2021 TPT diangka 9,76 persen. Di 2022 bisa naik bisa turun belum diketahui sampai akhir tahun ini,” ungkapnya kepada Harian Radar Depok.
Bila dilihat dan dihitung Redaksi Radar Depok adanya penurunan pengangguran sebesar 0,11 persen pada 2021. Dari data yang dihimpun pengangguran tahun 2020 ada sebanyak 118.032 orang, dan tahun 2021 ada sebanyak 117,816 orang. Berarti terjadi penurunan sebanyak 216 orang, yang artinya 216 warga Depok kini telah bekerja.
Baca Juga : 700 Buruh Banjiri Jantung Kota Depok, Tuntutannya Bukan Sekedar BBM
Kepala BPS Kota Depok, Mufti Sughara menyebut, jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran di Depok pada Agustus 2021, ada 1.089.295 bekerja, 117.816 pengangguran, 720.646 bukan angkatan kerja. Sedangkan jika dibagi berdasarkan jenis kelamin, pria yang bekerja ada sebanyak 670.284 orang, pengangguran pria 76.303 orang, bukan angkatan kerja pria 220.047 orang.
Selanjutnya, untuk perempuan yang bekerja 419.011 orang, pengangguran 41.513 orang, bukan angkatan kerja 500.599 orang.
Mufti menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat pengangguran menurun, salah satunya meningkatnya perekonomian di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Barat. Sehingga berdampak baik pada Kota Depok. “Kita selalu berharap angka pengangguran ini menurun,” harapnya.
https://www.youtube.com/watch?v=A-QaXwI872I
BPS Kota Depok juga membeberkan tentang data TPT Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang berada diangka 9,82 persen. Memang Pemerintah Depok terus berupaya untuk secara konsisten menurunkan angka pengangguran dengan berbagai program, seperti pelatihan kerja hingga menggandeng perusahaan agar para pencari kerja mendapati tempat bekerja.
Seperti pelatihan kerja semester yang digagas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, yang bertujuan untuk menambah kompetensi para pencari kerja dengan dilatih Tata Boga, Tata Rias Pengantin, Perbengkelan Roda Dua, Servis Komputer hingga Servis AC.
Bahkan perhatian Disnaker juga tertuju pada warganya yang disabilitas dengan menggelar pelatihan kerja, karena Pemerintah menilai setiap perusahaan wajib menerima penyandang disabilitas untuk bekerja minimal satu persen mengisi perusahaan tersebut.
https://www.youtube.com/watch?v=EF4bWiq80LM
Dan penjajakan kerjasama tersebut sedang dilakukan Disnaker Depok dengan PT Grab Indonesia yang berkaca pada Kota Tangerang yang berhasil memfasilitasi warganya yang penyandang disabilitas dan berhasil untuk mendapat pekerjaan.
Sebelumnya, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah saat ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Kendati begitu, penyesuaian harga BBM berpotensi pada naiknya harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran dan kemiskinan.
Menurutnya, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen, dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. “Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” katanya, Senin (12/9).
https://www.youtube.com/watch?v=R9cHwL5ZpV0
Sebagai penanganan dampak penyesuaian BBM, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. “Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.
Kota Depok akan menjalan empat poin penanganan dampak penyesuaian harga BBM. Pertama, dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta 500 sasaran disabilitas dan lansia.
Selain itu, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” tuturnya.
Ketiga, sambung walikota, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga. “Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama,” tutupnya.(arn/rd)
Fakta dan Data Pengangguran di Depok :
Status :
- Menurun 213 jiwa (0,11%) di 2021
Angka Pengangguran :
- 2020 : 118.032 orang (9,87%)
- 2021 : 117,816 orang (9,76%)
Data Bekerja dan Pengangguran 2021 :
- 1.089.295 bekerja
- 117.816 pengangguran
- 720.646 bukan angkatan kerja
Dampak BBM Naik :
- Harga kebutuhan pokok naik
- Peningkatan inflasi
- Pengangguran bertambah
- Kemiskinan naik
*sumber : BPS Kota Depok
Jurnalis : Arnet Kelmanutu
Editor : Fahmi Akbar
