RADARDEPOK.COM – Dicolek Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan aksi walk out atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) saat Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2022-2023, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Lalu disambut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyindir ada partai yang menolak kenaikan BBM dengan memasang sejumlah spanduk penolak di Kota Depok, Jawa Barat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut, ada partai politik yang menolak kenaikan harga BBM. Dia tidak mempermasalahkan penolakan itu, namun sebaiknya konteks penyebab naiknya harga itu tidak hilang. Dia menekankan kepada seluruh partai politik, agar memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya itu.
Baca Juga : Depok Belum Bisa Terapkan Mobil Listrik untuk Dinas
Dia juga menyampaikan bahwa banyak negara yang melihat pemerintahan Jokowi bisa membawa Indonesia ke luar dari krisis. “Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada tahun 2023 sehingga baiknya seluruh parpol memberikan seluruh energi positif,” kata Hasto sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (17/9).
Menurutnya, PDI Perjuangan menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS. Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan otokritik karena ia pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.
Baca Juga : Belum Juga Diperbaiki, Kantor Kelurahan Pondok Jaya Depok Terancam Terjadi Longsor Susulan
"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," tegas Hasto.
Menimpali hal ini, Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid membandingkan tingkat kemiskinan Kota Depok dengan Solo, setelah partainya disindir sibuk kritik kenaikan harga BBM bersubsidi. Kholid mengklaim Kota Depok berhasil menurunkan angka kemiskinan pada 2021.
Baca Juga : Bruder Angelo : Kalah Banding, Lanjut Kasasi
“Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58 persen hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).
Menurutnya, Kota Depok di bawah kepemimpinan kader PKS Mohammad Idris menempati angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tertinggi ketiga di Jawa Barat. Kholid juga membandingkan tingkat kemiskinan di Kota Solo yang dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDI Perjuangan.
https://www.youtube.com/watch?v=PhZtIF5dDDg
Dia pun mempertanyakan bagaimana prestasi pengentasan kemiskinan di kota tersebut. “Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” ujarnya.
Kholid menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4 persen pada 2021. Kader PKS itu juga menilai Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo, tingkat kemiskinannya mencapai 11,25 persen pada tahun yang sama.
“Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” tuturnya.
Baca Juga : Masalah Ekonomi, Warga Depok Nekat Gantung Diri di Tepi Sungai Ciliwung
Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono merespons sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal prestasi PKS puluhan tahun memimpin Depok. Pihaknya saat ini berfokus untuk menyelesaikan persoalan di Depok.
Imam Budi Hartono, yang juga menjabat Wakil Walikota Depok, tak banyak berkomentar. Sebagai bagian dari pemerintah, Dia siap untuk selalu menyukseskan kota yang dipimpinnya. "Soalnya gini, saya kan sebagai Wakil Wali Kota, sebagai pemerintahan kita harus menyukseskan persoalan-persoalan pemerintahan, gitu ya," ungkap Imam, kepada Harian Radar Depok, Minggu (18/9).
Menambahkan ucapan Imam Budi Hartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Mohammad Hafid Nasir mengatakan, prestasi yang telah dicapai PKS selama hampir empat periode yakni menduduki eksekutif Kota Depok. Di 2021 angka kemiskinan di Kota Depok berada di angka 2,58 persen atau turun melandai. Lalu, Depok menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia.
https://www.youtube.com/watch?v=elPnRMAEYX4
Kota Depok, kata Hafid, di bawah kepemimpinan PKS berhasil mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok mencapai peringkat ke tiga tertinggi di Jawa Barat. Capaian-capaian diatas di raih kota Depok yang usianya baru masuk memasuki usia 23 tahun, berbeda dengan kota Solo yang sudah memasuki usia 277 pada 2022. “Solo kemiskinannya meroket di angka 9,4 persen,” katanya kepada Harian Radar Depok.
Sementara itu, Sekjen DPC PDIP Kota Depok, Ikravany hilman mengomentari, pernyataan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Mohammad Hafid Nasir yang menyatakan, selama hampir empat periode PKS berkuasa di Depok, partai tersebut sukses menekan angka kemiskinan warga Depok.
Menurut Ikra, pernyataan Hafid Nasir yang menyatakan di 2021 angka kemiskinan di Kota Depok berada di angka 2,58 persen atau turun melandai. Dan Depok menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Bukanlah sesuatu hal yang bisa dibanggakan. “Itu benar, tapi belum tentu bisa dibanggakan,” kata Ikravany, Minggu (18/9).
Ikra juga memberikan analogi yang menggambarkan kenapa angka kemiskinan di Depok bisa melandai. “Saya jelaskan begini. Ada 100 orang di Depok, yang miskin 50 orang, berarti angka kemiskinan di Depok 50 persen. Kemudian datang 100 orang kaya lagi, jadi warga Depok ada 200 orang. Angka kemiskinan jadi terkesan menurun, “ ucap Ikra.
Ikra menuturkan, pernyataan Hafid yang membandingkan Depok dengan Solo tidak sepadan, lantaran Depok merupakan penyanggah ibu kota, berbeda dengan Solo. “Kalau bandingin Depok dengan Solo ya gak aple to aple lah,” tuturnya.
Dia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia di setiap kota /kabupaten terdiri dari tiga komoponen, di antaranya lamanya pendidikan, pekerjaan, tingkat konsumsi dan harapan hidup kesehatan. Hal tersebut sudah pasti berbeda antara Depok dan Solo.
“Saya jelaskan lagi, saya datang ke Depok karena kuliah di Universitas Indonesia (UI), kemudian kos dan berkeluarga, lalu menetap di Depok. KTP saya sekarang jadi Depok, padahal saya orang Bandung, sekolah dari SD sampai SMA di Bandung. Bahkan saya dihitung sebagai warga Depok saat masih kuliah, bayangkan berapa banyak orang yang seperti saya ini di Depok,” tanyanya.
Menurutnya, selain kinerja pemerintah daerah, keberhasilan Depok dalam menekan angka kemiskinan juga dipengaruhi wilayah sekitarnya seperti ibu kota DKI Jakarta, dan wilayah penyangga lainnya. “Indeks pendidikan di Depok tinggi, karena ada Universitas Indonesia dan kampus lainnya, dan 50 persen warga Depok kerja di daerah Jakarta dan kabupaten /kota sekitarnya,” pungkasnya.
Pantaun Harian Radar Depok, memang sejumlah penolakan BBM dibentangkan kader PKS di Kota Depok. Spanduk penolakan BBM itu tersebar sejumlah titik Kota Depok. (JPC/tem/gun/dra)
Editor : Fahmi Akbar
