RADARDEPOK.COM – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok tengah mendata tenaga non aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan data Selasa (19/10), sudah ada 7.184 non ASN yang mendaftar. Pendataan akan ditutup hingga 30 Oktober 2022 mendatang.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Data dan Mutasi (PDM) BKPSDM Kota Depok, Taufik Iman Raharjo mengatakan, sejauh ini telah ada 7.184 non ASN yang telah terdata di Kota Depok. Terkait hal ini, Taufik kembali memaparkan, terdapat tiga tujuan dalam pendataan tenaga non ASN yang berdasarkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Tiga tujuan itu, sambung Taufik, menetapkan dan memvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah, mengetahui apakah tenaga non ASN yang diangkat oleh instansi pemerintah sesuai dengan tujuan organisasi. Dan terakhir, data yang sudah diinventerisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan promed pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
https://www.youtube.com/watch?v=f4z7NGKI0pg
BKPSDM juga mencatat, hingga hari ini (Kemarin) terdapat 1.310 guru yang sudah lulus passing grade (PG). Namun, untuk pendaftaran Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum dibuka. "Rencana tahun ini ada, tapi jadwalnya belum keluar dari Kemenpan. Tapi untuk yang lulus PG nanti kami usulkan diangkat menjadi PPPK guru," lanjut Taufik kepada Harian Radar Depok, Rabu (19/10).
Khusus guru yang sudah lulus tes PPPK dan PG diseleksi 2021 akan langsung ikut pemberkasan. Tapi, tak semua akan masuk dalam PPPK guru. Sebab, akan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan. “Gak semua ya. Kalau yang lulus memang banyak tapi, formasi yang ditetapkan Menpan gak sebanyak itu," tegas Taufik.
Perlu diketahui sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita menjelaskan, Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) berstatus PPPK 2022 di Kota Depok, formasi yang disiapkan : tenaga kesehatan (Nakes), guru, dan tenaga teknis sebanyak 1.072 PPPK.
“Kuota tahun ini 1.072. Semua akan menempati formasi guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” ungkap Novarita.
https://www.youtube.com/watch?v=7WPFhefYO3Y
Dari total kuota formasi, guru sebanyak 767 orang, tenaga kesehatan 267 orang, dan tenaga teknis lainnya 38 orang. Terkait, waktu pendaftaran dan mekanismenya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok itu menyampaikan, sedang dalam pembahasan dengan pihak terkait, terutama Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.
Jelang seleksi PPPK 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mempersiapkan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Teranyar, hari ini (19/10) BKN melakukan simulasi SSCASN untuk PPPK guru.
"Perkembangan hari ini adalah adanya simulasi sistem SSCASN untuk PPPK guru. Kemarin (18/10), penyelesaian PPPK tenaga kesehatan (nakes)," terang Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen, Rabu (19/10).
Sampai saat ini, lanjut Deputi Suharmen, BKN masih menunggu API Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). API atau Application Programming Interface merupakan interface untuk dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.
Aplikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah aplikasi di Kemendikbudristek (Dapodik) dan aplikasi di BKN (SSCASN). "Saya juga ingin yang terbaik untuk honorer terutama guru lulus PG, tetapi semua tergantung kecepatan masing-masing instansi juga," tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan seleksi PPPK 2022 yang difokuskan kepada guru dan nakes sangat tergantung pada kesiapan Kemendikbudristek serta Kemenkes. Sampai saat ini, datanya masih belum selesai-selesai, padahal BKN sudah mendesak agar kedua intonasi segera menyelesaikannya. Misalnya, Kemenkes terkait id fasyankes di K/L, sampai Senin, 17 Oktober sore masih belum disampaikan kepada BKN. Padahal, id ini akan masuk sebagai referensi di sistem pendaftaran SSCASN.
https://www.youtube.com/watch?v=Gjn_ar6rDlE
Sementara itu, dengan Kemendikbudristek API service untuk pendaftaran sampai sekarang belum disiapkan juga. "Kemenkes API service-nya sudah selesai. Sebaliknya Kemendikbudristek belum," ucapnya. Dia pun mengimbau para honorer untuk bersabar. Percayalah pemerintah tengah membuat sistem yang diusahakan tidak merugikan honorer ketika pendaftaran dimulai.(mg10/rd)
Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang
Editor : Fahmi Akbar
