RADARDEPOK.COM - Tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sedang menjadi sorotan selepas BEM UI memberikan penilaian via media sosial (Medsos). Dalam postingan tersebut jajaran pemerintahan diberikan nilai dengan narasi nasib satu koma (Nasakom). Stigma negatif itu ditanggapi Istana Kepresidenan.

Kepala Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko membeberkan, capaian yang positif Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang meliputi, Kesehatan soal penganan Covid 19, pemulihan dan pertumbuhan Ekonomi, angka kemiskinan, hingga even besar dunia yang berhasil digelar di Tanah Air berkat Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

Terkait kesehatan dalam penanganan pandemi Covid 19, kata Moeldoko, Indonesia dalam melewati krisis pandemi Covid 19, dengan jumlah kasus yang terus melandai dan jauh lebih rendah dibandingkan negara lain.

“Capaian ini tidak terlepas dari semangat gotong-royong dan kesadaran tinggi masyarakat untuk terlibat, seperti pelaksanaan protokol kesehatan, vaksin, dan penggunaan aplikasi peduli lindungi,” katanya.

Keberhasilan juga ditunjukan Pemerintah dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, yang berhasil menjaga distribusi, ketersediaan, keterjangkauan pangan, dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi terus tumbuh dan inflasi terkendali. “Di mana pada kuartal dua ekonomi tumbuh 5,44 persen (year on year), dengan inflasi inti sebesar 3,04 persen (year on year),” beber Moeldoko.

Ia juga menjabarkan, pemerintah juga memperkuat pondasi ekonomi memberikan dukungan besar terhadap pelaku UMKM, seperti akses terhadap pembiayaan, peningkatan pangsa kredit, peningkatan plafon KUR, dan transformasi digital.  "Dari target tiga puluh juta pada dua ribu dua puluh empat, saat ini sudah sembilan belas juta lebih UMKM yang sudah terdigitalisasi," terangnya.

Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, telah terjadi perbaikan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Per 22 Maret, angka kemiskinan turun menjadi 9,54 atau 26,16 juta orang, dari sebelumnya 9.71. Sedangkan kemiskinan ekstrem, per 21 September, turun 3,79 atau 1,38 juta orang dari sebelumnya 4.

"Begitu juga dengan angka prevalensi stunting. Pada dua ribu sembilan belas sebanyak dua puluh delapan, tahun ini turun menjadi dua puluh satu," ungkap Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko memastikan pemerintah terus mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di lingkungan pemerintah, reboisasi, dan membangun pusat-pusat persemaian.

Moeldoko juga menyinggung kepemimpinan dan peran Indonesia di kancah Internasional Indonesia mampu menyelenggarakan event-event internasional meski sedang menghadapi pandemi dan krisis, seperti MotoGP, World Superbike, ASEAN Para Games, dan Presidensi G20. "Indonesia juga menunjukkan perannya dalam mewujudkan perdamaian dunia, dengan kunjungan presiden ke Rusia dan Ukraina," tegas Moeldoko.

Menambahkan ucapan Moeldoko, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sigit Pamungkas menegaskan, menilai sebaiknya BEM UI melihat capaian kerja yang dilakukan pemerintah. “Seharusnya BEM UI lihat capaian kinerja pemerintah Pak Jokowi secara baik ya,” tegasnya.

Dia menyarankan, agar memberikan pandangan harus secara utuh dan jangan terpotong-potong alias dilihat secara komprensif. “Jadi dilihat secara menyeluruh jangan sepotong-potong sehingga bisa menilai secara komprehensif,” ungkap Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menyinggung hasil lembaga survei yang menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi buruk. Bahkan diyakininnya masyarakat masih percaya apa yang dilakukan pemerintah saat ini. "Beberapa lembaga survei yang menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi yang buruk. Publik percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah," tegas Sigit.

Sementara, Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, Populi Center, menggelar survei nasional dengan tujuan mengetahui penilaian masyarakat terhadap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Survei diselenggarakan 9-17 Oktober 2022 dengan mengambil sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi.

Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat. Margin of error survei ini kurang lebihnya 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, ketika publik ditanya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, sebesar 65,9 persen responden menjawab puas. Tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini mengalami kenaikan dibandingkan posisi Maret (62,4 persen) dan Juli (63,6 persen).

“Sementara itu, ketika ditanya kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tiga tahun terakhir, sebanyak 69,4 persen menjawab baik/positif (skor 6-10). Sedangkan yang menjawab buruk/negatif (skor 1-5) ada 27 persen. Dan sisa menjawab tidak tahu/tidak menjawab,” papar peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar, kemarin.

Lima prioritas kerja Presiden 2019-2024 mendapat penilaian cukup baik dari responden, meliputi: pembangunan infrastruktur (71 persen); peningkatan kualitas SDM (60,3 persen); penyederhanaan birokrasi (57,6 persen); penyederhanaan regulasi (56,7 persen); dan peningkatan kualitas daya saing ekonomi (55,6 persen).

Sedangkan aspek tata kelola yang mendapat penilaian positif, meliputi: penanganan Covid-19 (69,8 persen); mewujudkan birokrasi melayani (66,4 persen); stabilitas keamanan (65,8 persen); pemerataan pembangunan (65,2 persen); penanganan intoleransi (62,3 persen); mewujudkan rasa keadilan (54,8 persen); stabilitas politik (54,4 persen); dan penciptaan lapangan kerja (48,5 persen).

“Selama delapan tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden, ada beberapa hal yang dianggap paling dirasakan manfaatnya,” lanjut Usep. Terutama yakni pemberian bantuan sosial (41,7 persen), pembangunan jalan tol (24,3 persen), dan tersedianya dana desa (10,8 persen).

Berturut-turut setelahnya yaitu sertifikasi tanah (5,1 persen) dan pembangunan bendungan (1,4 persen). Sebanyak 6,9 persen responden menjawab hasil kerja lainnya, dan sisanya atau 9,8 persen menolak menjawab.

“Yang menarik, meskipun pemberian bansos mendapatkan apresiasi cukup baik, namun publik juga menyorot ketepatan pemerintah dalam penyalurannya (30,2 persen) sebagai masalah yang dianggap paling perlu mendapat penanganan dari pemerintah pusat,” lanjut Usep.

Selain ketepatan, masalah lain yang disorot yaitu kemudahan mendapatkan modal UMKM (20,3 persen), kemudahan mendapatkan layanan kesehatan (16,5 persen), pelayanan adminduk (6,8 persen), kecepatan mengatasi berita bohong (5,7 persen), jaminan keamanan (5,3 persen), serta kemudahan perizinan usaha (3,3 persen). Sebanyak 7 persen responden menjawab masalah lainnya, dan 4,9 persen tidak menjawab.(JPC/arn/net)