November Depok Mulai Tekan Inflasi, Ini Jurus-jurusnya

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menyiapkan penanganan inflasi. Berdasarkan data terakhir, inflasi Depok berada di 5,87 persen. Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) jadi andalan. Kabarnya, November mendatang sejumlah program digulirkan demi menekan angka inflasi.

“Anggarannya nanti dikeluarkan Badan Keuangan Daerah (BKD). Ada dua anggaran yang dipakai, yaitu DTU sebesar dua persen yang digunakan untuk bantuan sosial (Bantal). Dan anggaran BTT untuk pengendalian barang dan jasa,” kata Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretarian Daerah (Setda) Kota Depok, Adnan Mahyudin kepada Harian Radar Depok, Kamis (27/10).

Adnan memaparkan, Bantal akan diberikan kepada 9.000 penerima manfaat berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial (Dinsos). Selain itu, DTU juga akan dikelola Dinas Keternagakerjaan (Disnaker) untuk penciptaan lapangan kerja.

https://www.youtube.com/watch?v=Or9_HnZ99xY

Sedangkan, anggaran BTT akan dialokasikan penyediaan sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan mengadakan pasar murah di 13 titik. Ada juga penyediaan bibit tanaman cabai yang akan bekerja sama dengan para kelompok tani (Poktan). “Pasar murah akan dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), tapi lokasinya belum ada. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) juga akan menyediakan bibit tanaman cabai yang siap tanam dan panen,” tambahnya.

Sebenarnya, pencairannya sudah bisa dilakukan. Namun, masih menunggu persiapan dari dinas- dinas terkait. Untuk itu, rangkaian kegiatan tersebut kemungkinan terlaksana pada November mendatang.

Pergeseran anggaran ini sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan ini sebagai bentuk pengendalian inflasi dampak dari penyesuaian harga BBM ini pun akan berlangsung selama tiga bulan ke depan.

Sebelumnya, Wakil Walikota Depok sekaligus Wakil Ketua TPID Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, hasil rapat kordinasi bersama Kemendagri, Indonesia mengalami inflasi sebesar 5,95 persen pada September. Angka itu masih rendah jika dibandingkan dengan Turki yang mencapai dua digit yakni diatas 80 persen. “Depok angka inflasi masih di bawah nasional 5,87. Di Pulau Jawa inflasi tertinggi di Kota Kudus sebesar 7,84 persen,” ungkapnya kepada Radar Depok.

https://www.youtube.com/watch?v=nme71MhCCYc

Menurut Imam, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi inflasi meningkat misalnya, bahan makanan yakni ketersediaan stok komoditas 20 bahan makanan, permasalahan distribusi, dan cuaca yang menyebabkan gagal panen dan tempat penyimpanan atau storage. “Selanjutnya energi, perkembangan harga minyak global yang berimbas pada seluruh sektor ekonomi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menekan naiknya angka inflasi tersebut. Pertama, memantau harga komoditas yang sering muncul menjadi penyebab inflasi. “Kedua disparitas antar daerah, distribusi barang komunitas menjadi hal penting menjadi pekerjaan yang rutin dilakukan daerah. BPS akan melakukan pemantauan dan melaporkan setiap pekan untuk 90 kota,” tutur Imam.

Imam membeberkan, komoditas yang dianggap menjadi faktor kenaikan angka inflasi adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi dan tepung terigu. “Dan komunitas pangan terpilih serta menjaga mata rantai distribusinya seperti listrik, bensin, solar, bahan bakar rumah tangga,” sebutnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Sulawesi Tengah untuk melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Selain itu, Tim Kemendagri juga mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengingatkan, agar pemerintah daerah (pemda) segera melaksanakan berbagai strategi untuk mempercepat realisasi APBD. Misalnya, pemda jangan ragu dalam melakukan lelang dini. “Pemda segera melakukan lelang dini sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu juga, melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM,” papar Fatoni.

https://www.youtube.com/watch?v=ObIhmR4YJdU

Selain itu, penguatan leadership kepala daerah dan kepala OPD dalam memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan. Kemudian, mendorong percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan baik oleh bendahara pengeluaran maupun PPTK dan PA/KPA di setiap OPD.

Dilain sisi, Fatoni juga menekankan kepada seluruh pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi.

“Perlu dikomunikasikan dan diberikan penjelasan dengan baik. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Selain itu, pemda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi,” pungkasnya.(mg10/ger/JPC)