BPS Depok : Regsosek Sudah 50 Persen, Dua Tahun Kemiskinan Depok Naik

RADARDEPOK.COM - Badan pendataan statistik (BPS) Kota Depok geber pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022. Sejak 15 Oktober 2022, BPS mengklaim sudah mendata 50 persen keluarga dari 2,1 juta penduduk Depok. Masih ada 17 hari lagi atau tepatnya 14 November mendatang pendataan tersebut ditutup. Berdasarkan catatan BPS, garis kemiskinan di Kota Depok terus meningkat sedari 2019 hingga 2021.

Kepala BPS Kota Depok, Mufti Swaghara mengaku, sejauh ini 50 persen keluarga yang sudah terdata. Program ini bertujuan medapatkan basis data pelindungan sosial, yang akan digunakan pemerintah untuk kebijakan dalam perlindungan sosial. Nantinya, data tersebut akan diolah dan dirangking pada tahun depan. Itu berdasarkan variabel–variable yang ada, dan menurut kesejahteraan keluarganya.

https://www.youtube.com/watch?v=kP_gm-SKj50

Menurutnya, pendataan Regsosek ini akan berlangsung hingga 14 November 2022 mendatang. BPS pun menerjunkan sekitar 3.000 petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan selama dua hari. Dan sudah terstandarisasi sesuai standard baku/SOP yang ditetapkan.

"Jadi nanti jika kementerian ataupun instansi melakukan perlindungan sosial, diharapkan menggunakan data ini. Agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran, sekalian buat di update jadi yang terbaru. Per kecamatan jumlah petugasnya berbeda- beda tergantung jumlah RT dan RW," kata Mufti kepada Harian Radar Depok, Jumat (28/10).

Proses pengumpulan datanya, kata Mufti, dilakukan secara door to door menggunakan Paper and Pencil Interviewing (PAPI) kepada 2,1 juta penduduk Kota Depok. BPS juga meminta kepada para perangkat daerah, camat dan lurah untuk menginformasikan pendataan ini kepada warganya.

https://www.youtube.com/watch?v=0YH44N2_rwY

Data yang dikumpulkan, sambungya, terkait kondisi sosioekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan asset, kondisi kerenyanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi lainnya.

“Kami akan mencacah seluruh penduduk Indonesia dan Kota Depok, jadi pendataan ini pendekatannya dengan keluarga nanti kami tanyakan soal kartu keluarga (KK). Tapi, KK-nya tidak diminta ya,” tambahnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Depok pada 2020 naik 0,38 menjadi 2,45 persen. Padahal, di 2019 hanya 2,07 persen. Lalu, di 2021, terjadi kenaikan kembali 0, 13 menjadi 2,58 persen. Dalam dua tahun kenaikannya 0,51 persen. Kenaikan itu akibat pandemi Covid 19. “Awal pandemi kemiskinan di Depok naik,” tegasnya.

Pihak Pemkot Depok, telah berupaya menanggulangi kemiskinan dengan menjalankan program sembako senilai Rp200 ribu untuk masyarakat miskin dan rentan. Program ini dimulai pada Maret 2022 lalu, dengan total penerima sebanyak 20 juta KPM.

https://www.youtube.com/watch?v=qWKnqW1_tHE

Sebelumnya, WaliKota Depok, Mohammad Idris turut menanggapi pendataan awal Regsosek yang dihelat BPS Kota Depok. Dia meminta kepada semua pihak untuk mendukung jalannya Regsosek Tahun 2022 ini.

"Saya Walikota Depok, Mohammad Idris dan Ketua TP-PKK Depok, Bunda Elly Farida, alhamdulillah telah mengisi Regsosek pada hari ini yang dilakukan teman-teman dari BPS dan para petugas," katanya.

Dia pun meminta, seluruh masyarakat agar mendukung dan berpartisipasi aktif mengawal pendataan awal Regsosek Tahun 2022, agar datanya akurat. Serta memastikan setiap keluarga di Depok telah didata.

"Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas BPS yang melakukan pendataan Regsosek. Dan kepada seluruh warga, yuk kita bantu penyelesaian Regsosek demi kehidupan, pengembangan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat di negara yang kita cintai ini," tandasnya.(mg10/rd)