RADARDEPOK.COM – Polemik relokasi SDN Pondok Cina (Pocin) 1 masih terus berlangsung. Hingga Rabu (16/11), ratusan siswa masih belum mendapatkan pendidikan saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), layaknya siswa pada umumnya. Adanya hal tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bakal melayangkan surat rekomendasi terkait konflik yang terjadi di tubuh SDN Pondok Cina 1.
Komisioner KPAI Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasra Putra mengaku, kedatangannya ke SDN Pocin 1 untuk memastikan para siswa, dalam mendapatkan hak pembelajaran sebagaimana mestinya. “Nah tadi kami juga udah ketemu dengan orang tua, dengarkan aspirasi mereka. Aspirasi itu sama seperti yang disampaikan di media, bahwa anak-anak tetap belajar di sini sampai selesai,” kata Jasra kepada Harian Radar Depok, Rabu (16/11).
-
Lebih lanjut, sambung Jastra, terdapat tripusat Pendidikan yang harus dibangun. Yakni sekolah, orang tua dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sangat penting, guna memastikan anak-anak memperoleh pembelajaran yang aman, nyaman dan ramah. Apalagi, Kota Depok merupakan salah satu kota layak anak status 3.
Keinginan siswa yang ingin fasilitas sekolah ditingkatkan juga menjadi salah satu perhatiannya, ketika di gabung atau regrouping. Dia menegaskan, salah satu syarat untuk melakukan merger yaitu jika sekolah memiliki murid kurang dari 60 siswa. Sedangkan SDN Pocin 1 memiliki total 363 siswa.
Pendapat dan suara para siswa ini, lanjutnya, menjadi rekomendasi dari pihak KPAI untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Rencananya surat tersebut dikirim pada minggu ini dengan kordinasi bersama komisioner lain dan ketua.
https://www.youtube.com/watch?v=AssMvY57VhQ
“Terkait guru yang belum mengajar di SDN Pocin 1 juga akan masuk dalam surat rekomendasi kami, dan teknis seperti apa akan kami dalami. Saya juga sudah kontak Kepala Dinas Pendidik (Disdik) dan Kabid SD sampai hari ini (Kemarin) belum di jawab,” tambahnya.
Dalam rekomendasi tersebut, pihaknya juga akan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Depok. Untuk segera menurunkan psikolog dalam mendampingi para siswa terkait kekhawatiran mengenai adanya bully.
“Kami harap tentu Pemkot Depok segera selesaikan ini. Posisi KPAI berpihak kepada anak dan memastikan proses itu tetap berjalan seperti biasa didampingi guru professional, sehingga mereka tidak merasa khawatir,” tegasnya.
Apresiasi pun turut disampaikan kepada para relawan yang mau mengisi kekosongan bangku guru untuk mengajar para siswa SDN Pocin 1. Namun, akan lebih baik jika guru profesional yang turun tangan dalam membimbing para siswa.
Sementara itu, Kepala SDN Pondok Cina 1, Sri Widayati menjelaskan, tindakan orang tua yang berpatokan dengan hasil rapat Komisi D, Jumat (11/11) kemarin merupakan hasil yang sepihak. Sebab, hal itu tidak ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Depok.
https://www.youtube.com/watch?v=BaJ4rF_dFb8
“Gedung baru kan gak mungkin langsung jadi, harus ada anggaran dulu nanti disidangkan. Sebenarnya kalau mengikuti aturan Disdik mah sudah nyaman itu, jadi anak belajar tetap jalan,” tutur Sri.
Guru-guru dari SDN Pondok Cina 1 sudah mengikuti arahan sesuai dengan Surat Edaran (SE) pada 3 November lalu. Mereka telah ditugaskan untuk mengajar secara tatap muka di sekolah yang dituju pada 14 November 2022 kemarin. “Dibuatkan juga surat tugas dari Disdik yang intinya, guru SDN Pocin 1 siap mengajar di sekolah yang dituju. Pengumuman itu sudah diberitahu sejak 11 November. Semua guru siap kok,” tambahnya.
Kepala SDN Pondok Cina 3, Aisyah mengungkapkan, siswa-siswi kelas 3, 4 dan 5 SDN Pocin 1 sementara akan menggunakan 9 kelas yang tersedia di siang hari. Bergantian dengan siswa SDN Pocin 3 yang masuk pagi. “Untuk berapa lama saya gak paham, tapi kalau untuk gurunya tetap dari mereka. Kalau kebijakan merger itu kita gak tahu ya. Jadi, di sini hanya belajar sementara,” kata Aisyah.
Informasi terbaru, relokasi gedung baru buat SDN Pondok Cina 1 yang dilontarkan Walikota Depok, Mohammad Idris tampaknya belum ada titik terang. Ini lantaran, Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut sekolah tersebut akan bergabung atau regrouping ke SD Negeri Pondok Cina 5.
“Itu saya belum tahu (Gedung baru). Kalau menambah Ruang Kelas Baru (RKB) mungkin di SDN Pocin 5,” ungkapnya Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Wawang Buang saat diwawancarai Harian Radar Depok, Rabu (16/11).
https://www.youtube.com/watch?v=Qx4G8UGJBXg
Wawang menjelaskan, sesuai perihal permasalahan pengalihan fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 Depok, dituliskan pada poin kedua akan di bergabung dengan SDN Pondok Cina 5, yang diterbitkan pada 19 Oktober 2022 lalu. “Keadaan SDN Pondok Cina 1 dengan jumlah rombel 12, jumlah siswa 362 anak. Sedangkan SDN Pondok Cina 5 dengan jumlah rombel 6 yang jumlah siswa 182 anak. Dengan kondisi ini, kedua SDN itu masih memungkinkan regrouping,” jelasnya.
Surat pemberitahuan tersebut menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ditekankan Wawang, tidak ada pembangunan gedung baru untuk SD karena akan digabung alias merger, yang ada pembangunan gedung baru adalah SMP Negeri.
Dalam surat tersebut, poin pertama menyatakan Sesuai Surat Walikota Depok no. 593/281-BKD kepada Dinas Pendidikan tentang persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari gedung SDN Pondok Cina 1, yang akan dialihkan atau dibangun sarana ibadah.
Nantinya, kata Wawang, ada kompensasi dari pengalihan lahan SDN tersebut yang akan ada pembebasan lahan untuk sarana pendidikan dan sudah dianggarkan di tahun 2023. “Kami dari Dinas Pendidikan mengusulkan lahan yang dibebaskan ini untuk dibangun gedung SMP Negeri baru, yang menampung anak-anak lulusan SD di wilayah kelurahan Pondok Cina dan Kemirimuka,” ungkapnya.
Dinas Pendidikan mengharapkan, dengan dibangunnya SMP Negeri tersebut dapat menampung seluruh lulusan SD di wilayah tersebut. Lebih jauh, Wawang memaparkan, selama pengalihan lahan tersebut berlangsung, para siswa SDN Pondok Cina 1 akan melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka di SDN Pondok Cina 5 dan Pondok Cina 3.
https://www.youtube.com/watch?v=ZffUkLrFfE4
Adapun rinciannya, sejak tanggal 14 November lalu, peserta didik kelas 1, 2, dan 6 akan bertempat di SDN Poncok Cina 5. Dengan pembagian waktu, kelas 1 dan 2 pada sesi pertama akan dimulai pukul 07:00 sampai 09:30 WIB.
Selanjutnya, kelas 1 dan 2 pada sesi kedua akan berlangsung pukul 10:00 hingga 12:30 WIB. Lalu, bagi peserta didik kelas 6 akan mulai belajar pukul 07:00 sampai 12:00 WIB. Bagi peserta didik kelas 3, 4, dan 5 KBM akan berlangsung di SDN Pondok Cina 3. Adapun waktu belajar secara tatap muka, untuk kelas 3 dimulai 11:00 sampai 15:00 WIB. Lalu, kelas 4 dan 5 belajar mulai masuk dari jam 12:30 hingga 17:00 WIB. “Semua akan berjalan selama enam hari ke depan, terhitung sejak tanggal 14 November 2022 kemarin,” tandas Wawang.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menilai, langkah Pemkot Depok tersebut perlu didukung. Karena menurutnya, ada tiga masalah yang minimal bisa diselesaikan di wilayah itu.
Pertama, menurut Sri Utami rencana relokasi sudah disiapkan pada tahun 2015, ini bisa dicek beritanya di media. Ketika itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sudah mewacanakan untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1, karena posisinya di tepi jalan. Sehingga membahayakan peserta didik dan orang tua yang antar-jemput di sekolah itu.
“Namanya di jalan besar, Misalkan kalau ada truk nyasar ke situ atau kendaraan lain ke situ Pemda pasti disalahkan. Jadi sudah lama itu diwacanakan untuk direlokasi,” ungkap Sri Utami.
Kemudian yang kedua, solusinya adalah di situ ternyata ada SDN Pondok Cina 3 dan 5 yang kapasitasnya masih belum maksimal. Sehingga, spiritnya adalah dilakukan merger. Di sisi lain memang ada lahan, tapi rencana peruntukkannya adalah untuk SMP.
“Jadi ada tiga SDN, tetapi tidak ada SMP nya. Sementara para siswa ini kesulitan, kalau dia secara zonasi menjangkau ke SMP yang jauh, seperti di Tugu atau tempat lain. Jadi kebutuhan di situ adalah SMP Negeri. Nah ini berarti ada dua hal yang bisa diselesaikan,” terangnya.
https://www.youtube.com/watch?v=Go7V7l46DPw&t=186s
Satu lagi lanjut Sri Utami, adalah aspirasi masyarakat. Baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan warga Depok yang sehari-hari lalu lalang di jam-jam sempit, seperti misalkan di waktu magrib yang waktunya sempit untuk mencari tempat salat.
Sri Utami menyebutkan, dengan adanya masjid di wilayah tersebut, sekaligus juga memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Apalagi masjid tersebut dibiayai oleh APBD Provinsi. Hal ini diuntungkan, satu sisi memang sudah dijadwalkan di 2023, pastinya sudah dilakukan pembahasan, karena APBD 2023 juga telah diketuk palu oleh DPRD.
“Kami berharap, mudah-mudahan semua pihak bisa berlapang dada, orang tua murid juga bisa dipahamkan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk memberikan solusi atas persoalan, minimal tiga hal yang tadi disebutkan,” pungkasnya.(mg10/arn/rd)
Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang, Arnet Kelmanutu
Editor : Fahmi Akbar
