RADARDEPOK.COM – Hari ini jadi penentu. Kabarnya orang tua siswa SDN Pondok Cina (Pocin) 1 diundang bosnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Sekretaris Daerah (Sekda) Depok. Dalam pertemuan tersebut, orang tua siswa bakal meminta kejelasan mengenai nasib anak-anak yang masih bertahan di SDN Pocin 1, akibat adanya alih fungsi lahan. Dan tak luput menanyakan ujian penilaian tengah semester (PTS) akan berlangsung Senin, 5 Desember 2022 mendatang.

Kepada Harian Radar Depok, Sekda Depok, Supian Suri mengaku, mengundang sejumlah orang tua siswa SDN Pocin 1 besok (Hari ini). Hanya saja, orang nomor satu PNS Kota Depok ini enggan membeberkan apa saja yang akan dibicarakan dan dibahas. “Iya kami undang untuk bertemu besok (Hari ini),” singkatnya.

Sementara, salah satu orang tua siswa SDN Pocin 1, Cici Widintiah menyebut, para orang tua mulai khawatir apakah siswa tetap akan mendapatkan soal ujian dari pihak sekolah. Ini lantaran, anak-anak mereka masih bertahan di SDN Pocin 1. “Soal ujian sudah disediakan sebanyak jumlah murid di sini, 362 soal. Tapi, tidak tahu Dinas Pendidikan (Disdik) izinkan anak-anak SDN Pocin 1 mendapatkan soal apa tidak. Soalnya kami tidak pindah ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5,”  kata Cici kepada Harian Radar Depok, Selasa (29/11).

https://www.youtube.com/watch?v=S0rL9JfgjQI

Tak hanya itu, orang tua juga mempertanyakan nama sekolah serta akreditasi yang akan tertera di ijazah siswa kelas 6 nanti. “Di sini kan akreditasinya A sedangkan di SDN Pocin 5 akreditasinya B, jadi nanti di ijazahnya gimana,” sambungnya.

Kabarnya, para orang tua akan bertemu dengan Sekda Kota Depok di kantor Balaikota Depok pada Rabu (30/11). Guna, meminta kejelasan mengenai nasib anak-anak yang masih buram. “Rencana besok (Hari ini) mau ke Pemkot. Waktu kami samperin ke sidang paripurna pejabat disana malah kabur lewat belakang,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SDN Pocin 1 dan 5, Sri Widayati menyebut, pelaksanaan ujian PTS ini akan dilaksanakan secara offline di sekolah yang telah dituju. Kelas 1,2 dan 6 akan melaksanakan ujian di SDN Pocin 5. Sementara, kelas 3,4 dan 5 akan ujian di SDN Pocin 3.

“Yang disana (SDN Pocin 1) itu tak sejalan dengan aturan sekolah. Kan sudah diarahkan belajar di sini, tapi mereka masih mau bertahan disana. Kalau mereka tak menerima pindah ke sini, nanti saya akan bicarakan lagi kepada teman-teman dan dinas,” ujar Sri saat dimintai keterangan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Oparis Simanjuntak.

https://www.youtube.com/watch?v=-hleTkkAmto

Tercatat, Senin (28/11), terdapat 89 siswa yang sudah pindah ke SDN Pocin 3 yang digunakan untuk menampung siswa kelas 1, 2, dan 6. Sedangkan, baru 76 siswa yang pindah ke SDN Pocin 5. Artinya, masih ada 197 siswa yang bertahan di SDN Pocin 1.

Terpisahm Kepala Disdik Kota Depok, Wijayanto membantah tudingan telah menelantarkan siswa yang memilih bertahan di SDN Pondok Cina 1. Siswa-siswa di SDN Pondok Cina 1 itu direlokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan 5. Para siswa di SDN Pondok Cina 1 pun diarahkan untuk mengikuti pembelajaran di dua SD yang menjadi tujuan relokasi.

"Siswa wajib mengikuti pembelajaran di lokasi yang sudah ditentukan, SDN Pocin 3 dan 5. Guru dan teman-teman yang lain menunggu di lokasi tersebut. Jadi bukan menelantarkan siswa yang bertahan di SD Pocin 1," ujar Wijayanto.

Dia meminta, kepada para murid yang bertahan untuk segera bergegas ke SDN Pocin 3 dan 5, agar bisa berkumpul kembali dengan guru-guru dan temannya. "Jangan maksain diri di SDN Pocin 1 yang tidak ada guru. Silakan ananda sekolah di tempat baru bersama guru dan teman kalian yang lain," ucap dia.

Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Depok ini mengklaim, terus melakukan pendekatan dan akan segera mengundang orang tua siswa yang masih bertahan, agar mau berpindah ke SDN Pocin 3 dan 5. Mengingat, dalam waktu dekat, para siswa juga akan segera menghadapi ujian akhir semester. "Insya Allah kami akan undang orang tua siswa yang masih bertahan untuk kita jelaskan kembali. Termasuk jadwal pembelajaran dan PAS," paparnya.

https://www.youtube.com/watch?v=ICkRMceE8lc

Perlu diketahui sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus memperjuangkan pendidikan siswa SDN Pondok Cina (Pocin) 1. Yang lebih layak selepas adanya alih fungsi lahan. Senin (28/11), KPAI bakal koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait pengawasan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Kepada Harian Radar Depok, Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Depok, untuk mencari solusi atas persoalan yang mengorbankan nasib anak bangsa tersebut. “KPAI baru koordinasi dengan Itjen Kemendikbudristek. Kami rencana akan rakor dengan Pemkot Depok untuk sampaikan rekomendasi,” ungkapnya kepada Radar Depok, Senin (28/11).

Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum juga melayangkan surat rekomendasi ke Pemkot Depok terkait dengan polemik SDN Pondok Cina 1. Meski begitu, pihaknya sudah merilis rekomendasi. “Belum, menunggu koordinasi dengan itjen Kemendikbudristek. Segera,” tegas Retno.

Bahkan, kata Retno, pihaknya akan membahas hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah dirilis kepada Kemedikbudristek. Dia berjanji, pertemuan itu akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini agar polemik tersebut dapat menemukan jalan keluar. “Pembahasannya tentang hasil pengawasan dan rekomendasi yang sudah kami rilis. Sedang menyesuaikan waktu dengan Kemendikbudristek,” tuturnya.

Pantauan Harian Radar Depok, Komisi D DPRD Kota Depok kembali mengunjungi SDN Pocin 1 sekaligus melakukan sidak SDN Pocin 3, Senin (28/11).  Anggota Komisi D DPRD Depok, Ikravany Hilman mengatakan, kedatangannya ke SDN Pocin 3, guna mengecek situasi serta kelayakan sekolah sebagai salah satu tempat pengalihan sebagian siswa SDN Pocin 1. “Memang tidak terhindarkan enam rombongan belajar (rombel) yang dipindahkan dari SDN Pocin 1 ke sini itu siang semua, gak bisa sekolah pagi. Jadi, yang biasanya sekolah pagi satu shift, sekarang jadi dua shift,” kata Ikra kepada Harian Radar Depok, Senin (28/11).

https://www.youtube.com/watch?v=JnbhPctmKyQ

Nantinya, hasil sidak SDN Pocin 3 tersebut akan menjadi bahan diskusi bersama anggota Komisi D DPRD Kota Depok. Serta dipergunakan melakukan dialog dan advokasi mengenai konflik di SDN Pocin 1 ini.

Lebih lanjut, Ikra mengaku, pihaknya belum mendapat surat balasan atau tanggapan dari Pemkot Depok mengenai surat rekomendasi yang telah di layangkan Komisis D sejak dua minggu lalu. “Belum tahu akan kirim surat lagi, tapi di paripurna kemarin sudah di pertanyakan dan katanya akan di jawab tertulis. Tapi, sampai saat ini belum ada,” sambungnya.

Rencananya, Ikra akan mengusulkan kepada DPRD untuk mendesak Pemkot Depok agar para siswa tetap dapat melakukan ujian. Dia juga menilai, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, harus segera mengambil langkah tegas selanjutnya mengenai konflik ini.  “Gak harus di sekolah yang ditetapkan pemkot. Perhatikan anak-anak jangan sampai Pemkot Depok gak mau ngalah sama anak anaknya. Harus kasih solusi,” pungkas Ikra. (mg10/rd)

Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang 

Editor : Fahmi Akbar