Selasa, 31 Januari 2023

Nyali Pemkot Depok Diuji, Deolipa : SDN Pocin 1 Digusur Bakal Pidanakan Pemkot

- Sabtu, 10 Desember 2022 | 07:40 WIB
DUKUNG: Eks pengacra Bharada E, Deolipa jadi kuasa hukum orangtua SDN Pocin 1 Depok, Jumat (9/12). ASHLEY/RADAR DEPOK.
DUKUNG: Eks pengacra Bharada E, Deolipa jadi kuasa hukum orangtua SDN Pocin 1 Depok, Jumat (9/12). ASHLEY/RADAR DEPOK.

RADARDEPOK.COM Polemik alih fungsi lahan SDN Pondok Cina (Pocin) 1 bakal berlangsung rumit. Sebulan jadi perhatian publik nasional, membuat orangtua siswa siap melawan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Selain didukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jumat (9/12), dipastikan Pemkot Depok bakal dipidanakan bila tetap menggusur SDN Pocin 1 pada Senin, 12 Desember 2022 mendatang.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan, kedatangannya ke SDN Pocin 1 karena khawatir dengan polemik penggusuran sekolah, yang tak hanya menjadi persoalan di Depok. Melainkan menjadi persoalan Indonesia. Sebab, mengabaikan kepentingan dan hak anak atas pendidikan serta psikologinya.

-
#SAVESDNPOCIN1 : Siswa dan orangtua siswa SDN Pocin 1 menolak angkat kaki dari sekolah pada 12 Desember 2022, karena menilai kebijakan Pemkot Depok sepihak, Jumat (9/12). ASHLEY/RADAR DEPOK.

“Kalau kami biarkan, nanti bisa jadi contoh buat wilayah lain. Oleh karena itu, saya berharap ini tidak menjadi presiden buruk tidak menjadi contoh daerah lain yang mudah menggusur sekolah untuk kepentingan apapun,” kata Retno Kepada Harian Radar Depok, Jumat (9/12).

Meski belum ada pembicaraan dengan Pemkot Depok, sambung Retno, namun dia sudah melakukan pebicaraan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendigbud Ristek).

Retno pun mengklaim, tindakan penggusuran ini bisa dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas).  Dia juga mengaku, KPAI akan mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan tegas tidak memberikan anggaran relokasi tersebut.

-
HIBUR : Giring eks Nidji hibur siswa dan orangtua siswa SDN Pocin 1 dengan menyanyi bersama, Jumat (9/12). ASHLEY/RADAR DEPOK.

“Kami akan liat perkembangannya. Kami mengajukan rekomendasinya kepada Kemendigbud Ristek dan Gubernur Jabar ya. Kami berharap, ini bola panas ada di gubernur, hentikan. Jadi uang yang katanya mau dianggarkan ya diberhentikan. Jangan bilang kecuali cari tempat lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, tambah Retno, predikat Depok yang berada di level Nindya Kota Layak Anak tak bisa dicabut. Hanya ada kemungkinan jika Depok tak bisa naik level saja. Lokasi SDN Pocin 1 yang dipinggir jalan pun masih bisa diakali dengan memindahkan pintu utama menjadi disamping, serta memasang rambu jalan untuk melindungi anak.

“Jangan dilakukan penggusuran, nanti semua sekolah yang dipinggir jalan digusurin semua dong. Melindungi anak-anak ya membangun sistem, mulai di dalam sekolah sampai  mereka pulang sekolah. Jadi itu bukan alasan yang tepat,” beber Retno.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ3GvdASJKQ

Perhari ini, Deolipa Yumara menjadi kuasa hukum orangtua siswa SDN Pocin 1. Mantan pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) itu menyebut, akan mendampingi para orangtua serta bakal mempidanakan Walikota Depok, Mohammad Idris jika penggusuran tersebut tetap dilakukan pada 12 Desember 2022 mendatang. Pihaknya, akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Bisa dihajar lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini adalah persoalan yang tidak bisa di toleransi. “Kalau tiba-tiba mereka menggusur, terjadilah kekerasan terhadap anak. Salah satu poinnya adalah mempidanakan Pemkot Depok, Walikota juga kami pidanakan,” tegas Deolipa.

Tak hanya itu, dia juga akan mempidanakan Satpol PP dan siapapun yang melakukan penggusuran di SDN Pocin 1.  Nantinya, akan ada ratusan pengacara yang siap membantu orangtua menyeselaikan konflik ini.   “Banyak langkah hukum. Pidana sudah pasti. Kedua, kami PTUN-kan, kami perdatakan juga bisa. Kami bikin perbuatan melawan hukum juga bisa. Banyak hal yang bisa kita kejar,” ucap pria yang juga warga Kota Depok ini.

Selain itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menuturkan, hingga saat ini belum ada surat balasan apapun yang diberikan Pemkot Depok atas surat rekomendasi yang dilayangkan Komisi D. Dia menegaskan, pemkot cuma dititipkan dan aset ini diperoleh dan dibangun lewat dana APDB.

https://www.youtube.com/watch?v=99EX0ITEweM

Artinya, bangunan ini dibangun dari uang yang diambil dari kontribusi pajak warga kota Depok. Bukan uang dari walikota. “Sejatinya, pemilik sah dari seluruh aset ini adalah warga kota. Pemkot hanya diberikan  kewenangan untuk menguasai oleh pemilik sah aslinya, warga kota,” katanya.

Menanggapi audiensi pada 30 November 2022 lalu, Pemkot Depok hanya memberikan pengumuman bukan audiensi. Ini lantaran, tidak ada dialog komunikasi dua arah antara pihak pemkot dengan orangtua. Ikra juga meminta, Ridwan Kamil dapat segera mengambil sikap tegas mengenai konflik ini agar tak berlarut-larut.

“Jadi, nanti yang akan diuji seberapa sensitif kekuasaan bersikap pada warganya. Kalau mau main ngotot-ngototan kuasa, tak ada apa-apanya orangtua ini dibandingan dengan kekuasaan pemkot. Tapi ini ujian, sejauh mana pemkot bersikap adil dan sensitif bersikap mengayomi warganya,” jelas Ikra.

Pantauan Harian Radar Depok, Giring eks band Nidji juga turut hadir memberikan kebahagiaan kepada siswa-siswi SDN Pocin 1 sekitar pukul 09:51 WIB, selepas ujian. Dia memasuki 12 kelas di SDN Pocin 1 untuk menyapa para siswa secara langsung.

Ketua umum Pratai Solidaritas Indonesia (PSI) itu turut mendengarkan aspirasi orangtua siswa SDN Pocin 1. Selain itu, Giring juga menghibur para siswa dengan menyanyikan lagu Laskar Pelangi dan membawakan lagu Yakinkan Aku Tuhan yang ditujukan untuk para orangtua siswa SDN Pocin 1.

https://www.youtube.com/watch?v=JyA_Nqa92WM

Informasi terbaru yang diterima Radar Depok, para orangtua pun sudah mulai berjaga di SDN Pocin 1. Mereka khawatir barang-barang di dalam sekolah akan diangkut Dinas Pendidikan (Disdik) atau Pemkot Depok. Kabarnya, ada sekitar 10 orangtua yang tengah berjaga di sekolah malam ini, Jumat (9/12).

Perlu diketahui sebelumnya dalam pertemuan dengan orangtua siswa SDN Pocin 1, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri mengatakan, siswa-siswi SDN Pocin 1 tetap bisa mengikuti ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) di SDN Pocin 1 pada 5-9 Desember mendatang. Namun, para siswa harus pindah ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5 pada 12 Desember 2022.

“Kami izinkan bagi yang masih bertahan di Pocin 1 untuk tetep laksanakan ujian. Di sana kami berikan soal ujian dan didamping guru sampai selesai ujian. Tapi, kami membatasi proses belajar maksimal 9 Desember. Setelah itu, 12 Desember  mereka harus pindah pada posisi SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5,” kata Supian kepada Harian Radar Depok, Rabu (30/11).

Kendati demikian, bagi orang tua yang  masih tak mau memindahkan siswanya, Pemkot Depok akan memfasilitasi mereka ke sekolah lain yang berada di wilayah Pondok Cina, Kemirimuka, atau Depok. Sehingga, di semester dua, para siswa sudah pindah ke sekolah yang dituju.

https://www.youtube.com/watch?v=UQ8RKPLxVDM

Lebih lanjut, Supian Suri menjelaskan, keputusan tersebut diambil usai menimbang aspirasi masyarakat sekitar yang mengaku jika penerimaan murid baru di ketiga SDN tersebut relatif berkurang. Jadi, Pemkot Depok lebih memprioritaskan membangun SMP negeri 34. Dengan harapan, anak-anak di Pondok Cina dan Kemirimuka tak perlu pergi ke daerah Beji atau Cimanggis untuk bersekolah di SMP negeri.

“Di tahun ajaran baru 2023  Insya Allah Pemkot Depok akan membangun atau mengoprasionalkan SMP negeri 34. Ini untuk mengakomodir lulusan anak di SDN Pondok Cina ataupun Kemirimuka . Tempat  mungkin kami baru akan menggunakan gedung SD. Tapi, di 2024 Insya Allah kami akan bangun,” tambahnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diambil berdasarkan tiga hal yakni, keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Sebab, titik Margonda tidak dapat digunakan menjadi bangunan sekolah. “Kalau dari yang sudah pindah mereka mengaku nyaman dengan sekolah yang sekarang. Karena ruangannya bagus, berisih dan tak bising. Ini juga dilihat dari sisi keamanan, kenyamanan dan keselamatannya,” terangnya Supian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Wijayanto mengaku, saat ini siswa SDN Pondok Cina 1 akan tetap menumpang, untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Pondok Cina 3 dan 5. "Sekarang kami akan tetap titipkan murid Pocin 1 di SDN Pocin 3 dan 5. Penggabungan akan dilakukan di ajaran baru," imbuhnya.

Wijayanto pun menyebut, bergabungnya murid SDN Pocin 1 ke SDN Pocin 3 maupun 5, nantinya tidak akan berpengaruh secara akreditasi serta akan tetap menggunakan nama SDN Pocin 1. "Nantinya status akan tetap sama, yaitu Akreditasi A semuanya," tutup Wijayanto.(mg10/rd)

Jurnalis : Ashley Angelina Kaesang 

Editor : Fahmi Akbar 

 

Editor: Fahmi Akbar

Tags

Terkini

Mimbar Jumat: Hati yang Tulus

Jumat, 27 Januari 2023 | 12:03 WIB

Kecamatan Se-Depok Daftar Funday Radar Depok

Jumat, 27 Januari 2023 | 09:20 WIB

Komisi 2 Nilai Ada Tiga BUMD dengan Kinerja Buruk

Kamis, 26 Januari 2023 | 14:43 WIB

Goci Rela Jauh-jauh Meriahkan Funday Radar Depok

Kamis, 26 Januari 2023 | 08:35 WIB
X