RADARDEPOK.COM – Partai politik (Parpol) di Kota Depok dapat suntikan suara saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, di 2024 ada 33.015 remaja yang sudah wajib elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP). Demi mengejar kekurangan perekaman e-KTP di 2023 akan melakukan siasat jemput bola.
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, mulai Januari akan diagendakan jemput bola perekaman e-KTP ke sekolah. Jemput bola ini bertujuan agar siswa yang pada tahun 2024, atau saat pemilu berusia 17 tahun sudah direkam datanya. Dan bisa berpartisipasi memberikan suaranya. "Ada 33.015 remaja yang pada tahun 2024 usia nya sudah 17 tahun," jelas Nuraeni Widayatti kepada Harian Radar Depok, Selasa (3/1).
Sesuai dengan data yang diberikan, ada sebanyak 32.971 wajib e-KTP pemula belum terekam sampai dengan 2024. "Cetak e-KTP belum ada. Karena Blangko belum turun dari pusat. Minggu ini di dropping. Baru 44 pemuda yang sudah mengantongi e-KTP" tutur dia.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Abdul Rahman mengatakan, target pemilih pemula yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 77,5%. Maka dari itu, guna mempersiapkan pemilih pemula, dilakukan sosialisasi. "Kami terus melakukan sosialisasi, baik kepada pemilih pemula maupun masyarakat dan unsur-unsur lainnya. Serta koordinasi dengan seluruh jajaran," jelas Abdul Rahman kepada Harian Radar Depok, Selasa (3/1).
Pada 2022, kata Abra –sapaan Abdul Rahman-, sudah melakukan sosialisasi Pemilu ke 11 SMA/SMK/MTS di Kota Depok. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan di kelurahan. "Sebanyak 1.100 siswa sudah kami sosialisasi dan 500 orang tiap kelurahan," imbuh dia.
Abra menegaskan, partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu sangatlah penting. Itu sebagai gerbang pembuka pendidikan berpolitik bagi generasi muda. Selain itu, melalui Pemilu, jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi dapat tumbuh demi menegakkan dan mengawal jalannya demokrasi. "Pemilih pemula diharapkan bisa menyadari makna satu suara dalam pemilu. Karena hal itu akan menentukan nasib bangsa di masa mendatang," tegas dia.
Pemilih pemula yakni, Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun. Atau sudah pernah menikah yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang.
Adapun stratergi yang digunakan, guna menarik pemilih pemula. Dengan menyampaikan informasi pemilu secara langsung dan dilakukan juga lewat media sosial. Membangkitkan kesadaran dan daya kritis pemilih pemula, tentang hak pilihnya. Sehingga pemilih pemula memiliki pemahaman akan pentingnya pemilu dan pemilihan. "Menanamkan pemahaman tentang pemilu dan pemilihan, tidak bisa hanya dengan satu langkah saja. Terlebih, untuk pemilih pemula yang kritis dan cenderung labil," ungkap Abra.
Proses pengenalan, pembiasaan, hingga penerapan memerlukan banyak strategi nyata dilapangan. Strategi itupun, memakan waktu yang tidak sedikit. Mengingat selalu ada isu baru atau perubahan regulasi dan teknis pelaksanaannya. Hal itu, menjadi tantangan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan pemilu dengan baik. "Itu menjadi tantangan. Mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang serentak. Apalagi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit," imbuh dia.
Semoga, tambah Abra, Pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai tanpa ekses. Keberhasilan pemilu yang damai, akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan demokrasi di Indonesia, umumnya di Kota Depok. "Hal ini akan mencerminkan kedewasaan berpolitik dan bernegara, yang ditujukkan oleh masyarakat Kota Depok melalui proses pemilu yang damai," tutur dia.
Direktur Eksekutif Kamus Institute, Andi Maulana mengatakan, inginmengajak KPU Kota Depok untuk berkolaborasi dalam melibatkan Generasi Z sebagai pemilih pemula dan pemilih muda, agar berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu.
Menurut Andi, Generasi Z bisa disebutkan sebagai generasi teknologi yang tidak lepas dari namanya media sosial. “Kami juga mengajak KPU Kota Depok bersinergi untuk menangkal hoax dan kampanye negatif di media sosial,” ucap Andi.
Jauh sebelumnya, Ketua KPUD Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, sesuai dengan ketentuan, selama ini pihaknya memang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tujuannya adalah memelihara data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir.
Adapun cara pemutakhiran data dengan cara, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili atau masuk TNI maupun Polri. Lalu, memasukkan pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya yang sudah usia 17 tahun atau mereka yang sudah pensiun dari TNI atau Polri.
Terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih, kata Nana, setiap sebulan sekali pihaknya melakukan rapat internal. Dan setiap tiga bulan sekali melakukan rapat dengan eksternal, baik dari dinas atau instansi terkait, Bawaslu serta partai politik.(mg7/rd)
Jurnalis : Wilda Apriyani
Editor : Fahmi Akbar
