Senin, 6 Februari 2023

P2G: Pemkot Depok Egois, Siswa SDN Pocin 1 Masih Belajar di Sekolah Lain, Ini Pemicunya

- Senin, 16 Januari 2023 | 09:20 WIB
TANPA GURU : Siswa-siswi SDN Poncok Cina 1 Kota Depok tengah melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa di damping guru, Selasa (6/12).  (ASHLEY/RADAR DEPOK)
TANPA GURU : Siswa-siswi SDN Poncok Cina 1 Kota Depok tengah melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa di damping guru, Selasa (6/12). (ASHLEY/RADAR DEPOK)

RADARDEPOK.COM - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam keras upaya penggusuran SD Negeri Pondok Cina 1 di Kota Depok. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dalam observasi lapangan secara langsung, melihat penggusuran ini memang didukung oleh Pemerintah Kota Depok dan jajarannya.


“Temuan kami di lapangan ketika mengunjungi SDN Pondok Cina 1, menunjukan Pemkot Depok, Dinas Pendidikan setempat serta jajarannya terlibat dalam 'Edusida'. Yaitu upaya pemusnahan fasilitas atau bangunan sekolah secara masif dan berpotensi ditiru secara luas," ungkap guru swasta ini.

Penggusuran SD Negeri itu juga akan dilakukan ke banyak sekolah lainnya di Depok.

Tahun 2020 Walikota Depok menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang akan menggabungkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Depok (SK Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021). Dalam SK tersebut, 246 SDN akan menyusut menjadi 221 sekolah. Sekitar 26 sekolah rencananya akan digabungkan.

Ide penggabungan ini sangat berbahaya bagi pendidikan. publik. Masayarakat belum tahu apa alasan dibalik penggabungan tersebut. Mestinya disampaikan secara jujur ke publik, khususnya guru, siswa, dan orang tua.

Penggusuran SDN Pondok Cina 1 ini mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan laporan yang diterima P2G, para orang tua/wali murid juga mengeluhkan bagaimana penggusuran ini tidak partisipatif dan transparan. Hal ini memperlihatkan tidak adanya kajian sosial, lingkungan hidup, dan pedagogis yang komprehensif.

Rencana penggusuran SDN dilakukan untuk membangun Masjid Raya. Fasilitas publik seolah-olah dihadap-hadapkan dengan kepentingan publik lainnya. Ada 5 (lima) keberatan P2G atas kebijakan pendidikan Pekot Depok tersebut:

Pertama, pembelajaran pasti terganggu. Guru dan siswa harus beradaptasi ulang dengan lingkungan baru. Sehingga menyita waktu belajar anak.

"Laporan yang kami terima dari lapangan, para guru ketakutan bertemu orang tua yang memilih bertahan di sekolah yang hendak digusur. Sekolah tersebut sempat ditinggalkan gurunya dan akhirnya pembelajaran diisi oleh relawan berbagai elemen organisasi masyarakat," papar Iman yang turun langsung ke sana.

Dinas Pendidikan Depok juga menerbitkan Surat Tugas kepada guru dan kepala sekolah untuk mengajar di dua sekolah berbeda yaitu (SDN Pondok Cina 2 dan 5), yang akan menjadi penempatan baru siswa yang SD-nya digusur (Surat Nomor 420/362/Bid.Pemb SD/2022).

Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Depok No.421.218/PC1/X1/2022 juga memangkas hak guru-guru untuk mengajar di SDN Pondok Cina 1. P2G menilai bahwa kedua surat tersebut sangat berbahaya.

“Kami melihat dua surat tersebut adalah bentuk intimidasi struktural kepada guru," ungkap Iman dalam keterangannya yang diterima Harian Radar Depok.

Kedua, dua sekolah yang jadi satu akan membuat proses pembelajaran makin tak terkelola dan terganggu. Sekolah yang dimerger akan saling berbagi fasilitas. Sekolah yang ditumpangi tidak akan serta merta memberikan akses penuh pada guru dan siswa yang menumpang. Kapasitas sekolah negeri yang notabe sudah mininalis akan semakin sumpek. Pelayanan dan fasilitas bagi anak tak akan maksimal. Guru juga tak leluasa mengajar.

“Kegiatan KBM SDN Pondok Cina 1 tidak akan efektif, karena kepala sekolah yang ditunjuk menjadi Plt adalah kepala sekolah di tempat lain. Artinya satu kepala menjadi pemimpin dua sekolah. Ini juga 'ngaco', manajemen sekolah pasti akan berantakan," tambahnya.

Ketiga, P2G menemukan fakta, siswa menghadapi pergantian guru. Khusus guru SD, guru kelas bagaikan orang tua, tidak mudah bagi mereka menerima guru kelas baru yang tidak mereka kenal.

“Nah, yang kami temukan, guru yang tadinya mengajar di SDN Pondok Cina 1, ditugaskan Disdik Depok mengajar di SDN Pondok Cina 3 dan 5. Lalu, yang mengajar di SDN Pondok Cina 1 adalah guru baru yang tidak anak-anak kenal," lanjut Iman.

Ini juga bentuk intimidasi kepada siswa yang sekolahnya akan digusur, agar secara terpaksa mengikuti skema menumpang di dua sekolah berbeda karena guru mereka dipindahkan ke sekolah lain. Karena anak-anak sudah lebih akrab dengan guru lama mereka.

Iman menambahkan, kebijakan Pemkot Depok dan Dinas Pendidikan tidak sesuai arahan Mendikbudristek RI Nadiem Makarim tentang mengutamakan kepentingan anak dalam belajar. Bukti terbaru adalah, adanya surat pemberitahuan kegiatan belajar SDN Pondok Cina 1 Nomor 421/010/PC1/I/2023 tertanggal 8 Januari 2023 kepada orang tua/ wali murid, anak-anak sekolah siang secara bergantian. Sudah seminggu sejak masuk di awal semester genap, siswa mengalami hambatan dan kesulitan belajar.

Nadiem Makarim selalu menyampaikan agar pembelajaran harus berpihak pada anak. Namun dalam kasus ini, siswa yang terlanjur dipindahkan ke SDN Poncok Cina 3 dan 5, belajar pada jam-jam tidak efektif. Misal siswa SDN Pondok Cina 1 kelas III yang menumpang di SDN Pondok Cina 5, belajar dari pukul 11.00 s/d 15.00 WIB.

Sedangkan kelas IV dan V, belajar dari pukul 12.00 s/d 17.00 WIB. Kebijakan ini sangat tidak berpihak pada anak. Merugikan hak belajar anak.

"Kalau di SDN Pondok Cina 1 KBM tetap berlangsung, mengapa sebagian dari mereka dipaksa belajar di sekolah lain dengan jam belajar yang tidak efektif?” tanya Iman.

P2G menilai, Walikota Depok tidak sensitif terhadap pendidikan anak.

"Walikota Depok terlihat begitu egois, rencana penggusuran ternyata masih berlangsung. Anak-anak SDN Pocin 1 dipaksa pindah ke sekolah lain," sesal Iman.

Keempat, ruang gerak yang sempit akan mengganggu kegiatan yang sudah disusun berdasarkan kalender akademik. Pelajaran olahraga, kegiatan di luar kelas, ekstrakurikuler dan lain sebagainya akan terganggu karena mereka harus berbagi lapangan dan ruang bersama siswa lainnya.

P2G mendesak agar hak siswa dan guru dipenuhi terlebih dahulu. Misal, ketika mereka direlokasi, ruang kelasnya dipersiapkan dulu.

"Bukan ditumpuk dan menumpang. Lagipula ini bukan bencana alam sehingga sekolah harus mengungsi. Kami heran, mengapa Disdik Kota Depok tidak mengutamakan akses dan hak anak untuk belajar?” tutur Iman.

Kelima, Keputusan Pemkot menggabungkan sekolah harus ditolak, karena berpotensi besar akan ditiru daerah lain. Penolakan dan penghentian secara permanen penggusuran ini menjadi harga mati.

Feriyansyah Kepala Bidang (Kabid) Litbang Pendidikan P2G, mengungkapkan, 3 (tiga) faktor utama mengapa rencana penggusuran harus ditolak.

Mengapa penggusuran SDN Pondok Cina 1 harus ditolak? Pertama, karena kebijakan ini sudah direncanakan akan berlaku pada puluhan sekolah lain di Depok.

Kedua, cara yang dilakukan Pemda dengan pendekatan struktural memaksa. Musrenbang yang dilakukan hanya formalitas. Buktinya para orang tua malah menolak kebijakan tersebut. Artinya, dialog belum selesai namun nafsu menggusurnya lebih besar.

Ketiga, jika penggusuran ini diteruskan, bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Sehingga pelanggaran hak anak untuk belajar dan pelanggaran hak guru untuk mengajar akan meluas diberbagai daerah tidak terkendali. Jika tidak dihentikan sekarang, maka akan timbul "edusida". Yaitu trend pemda-pemda menggusur sekolah-sekolah agar digabungkan demi kepentingan ekonomi dan politik lokal," jelas Feriyansyah.

Ia menyebutkan bahwa penggusuran sekolah merupakan perampasan Hak Asasi Manusia khususnya masyarakat Depok. Pemkot harusnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang bermutu di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat kota Depok akan pendidikan yang berkualitas.

Dia berharap, agar Walikota Depok dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil yang terlibat, tidak hanya menghentikan sementara pembangunan karena protes dari berbagai elemen masyarakat.

“Kami menyayangkan juga sikap Gubernur Ridwan Kamil yang pasif dan cenderung cuci tangan. Jika Pak RK memahami pentingnya pendidikan, seharusnya Pemprov tidak hanya menunda sementara penggusuran tersebut, tapi menghentikan permanen pembangunan yang akan mengorbankan hak pendidikan warganya," jelas pengajar Pendidikan Kewarganegaraan ini.

Mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian nasional, P2G juga mengapresiasi Kemdikbudristek RI yang sudah mengawal kasusnya.

“Kami mengapresiasi respon 'gercep' Kemdikbudristek. Tapi kami belum melihat bagaimana hasil dan 'follow up' Kemdikbudristek yang sudah memediasi kasus ini," pungkas dia.(rd)

 

 

Editor: Fahmi Akbar

Tags

Terkini

Video Syur Mirip Rezky Aditya Masuk Babak Baru

Senin, 6 Februari 2023 | 12:39 WIB

Pak Zulhas di Depok HET MinyaKita Jebol Rp2.000

Senin, 6 Februari 2023 | 07:30 WIB

Mimbar Jumat: Panggilan Kemuliaan

Jumat, 3 Februari 2023 | 09:21 WIB

Pengajar Agama Mesum di Depok Dibui 18 Tahun

Kamis, 2 Februari 2023 | 08:25 WIB

Dicurangi Wasit, Depok City Juara II Soeratin Jabar 

Kamis, 2 Februari 2023 | 07:05 WIB

176 Faskes Se-Depok Dilarang Minta Duit

Rabu, 1 Februari 2023 | 08:15 WIB
X