Pemkab Bogor Raih Predikat WTP, Pengamat: Apresiasi, tapi Belum Tentu Sesuai Fakta di Lapangan

RADARDEPOK.com - Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Menurut Yusfitriadi, predikat WTP ini sangat berarti dan mempunyai nilai strategis mengingat hampir 4 tahun berturut-turut Pemkab Bogor mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Sangat strategis, dimana predikat ini diberikan oleh BPK beberapa hari sebelum tepat 100 hari kerja perintahan Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi,” kata Yusfitriadi.

Yusfitriadi mengatakan, hal ini penting karena predikat WTP diharapkan mampu memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap Pemkab Bogor, khususnya dalam tatakelola keuangan.

Baca Juga: Melihat Kesuksesan PSAJ di SDN Cilangkap 8 : Persiapan yang Matang, Siswa dan Guru Diberikan Pembekalan

Tetapi, pendiri Lembaga Studi (LS) Vinus ini meminta Pemkab Bogor tidak euforia dan berhenti begitu saja.

Sebab, predikat yang diberikan oleh BPK ini terkadang bersifat administratif, bukan faktual. Artinya, belum tentu apa yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena karena itu, Yusfitriadi menyarankan agar predikat ini menjadi awal atau momentum untuk mendekatkan kesenjangan masalah dalam pengelolaan keuangan.

Tujuannya agar jarak antara administratif dan fakta yang terjadi di lapangan tidak terlalu jauh
Sementara, untuk mendekatkan kesenjangan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya membangun komitmen tatakelola keuangan yang baik dan bersih Transparansi dan akuntabel.

Baca Juga: Aliansi LSM Pendidikan dan HIMPSI Siap Beri Pendampingan Korban Pelecehan di Depok

“Salah satu bentuk kongkrit yang mampu menjaga tatakelola keuangan yang baik dan bersih di antaranya keterbukaan dan ketepatan sasaran serta pertanggungjawaban yang bisa diterima oleh semua pihak,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN dan DPRD atas diraihnya predikat ini.

Rudy menyebut, predikat ini membuktikan semangat keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

“Ini merupakan momentum kebangkitan seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor,” imbuh Rudy Susmanto.***