TPPAS Nambo Mangkrak, ini Kata Menteri LH Hanif Faisol

RADARDEPOK.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk secepatnya mengoperasikan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Kabupaten Bogor.

Menurut Hanif, terbengkalainya operasional Lulut-Nambo selama lebih dari sepuluh tahun menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, fasilitas ini diproyeksikan mampu menampung dan mengelola sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

"Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," ujar Hanif saat meninjau TPPAS Nambo pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Menurut Hanif, teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial diterapkan di Lulut-Nambo karena terdapat dua industri semen besar yang bisa menyerap hasil olahan RDF tersebut.

Baca Juga: Siap Jadi Primadona, Skutik Premium Fashionable New Honda Stylo 160 Sekarang Tampil Semakin Mewah

Percepatan operasional, kata Hanif bisa dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia.

"Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3-4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," jelas Hanif.

Namun, Hanif mengakui hambatan yang muncul lebih bersifat non-teknis. Ia berharap langkah percepatan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menjelaskan, Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama terkait proyek TPPAS Lulut-Nambo.

Baca Juga: Bayer Supply Center Healthcare Cimanggis Bukti Nyata Bayer Perkuat Peran Indonesia di Peta Industri Farmasi

"Pada 22 Juli 2025, gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," kata Ai.

Ai menambahkan, pihaknya akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. Ia membuka kemungkinan menggandeng Indocement sebagai mitra strategis.

"Kami berharap dengan arahan pak menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," pungkas Ai Saadiyah Dwidaningsih.***