Maruarar juga menyampaikan rencananya untuk menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, salah satunya terkait penyerapan KUR perumahan dan rumah subsidi. Ia menargetkan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan capaian tertinggi di Indonesia.
“Kita harus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh, dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi paling banyak. Apalagi di sini, Presiden Republik Indonesia tinggal, begitu juga Presiden sebelumnya. Jadi angka kemiskinan ekstrem harus bisa berkurang drastis,” tegasnya.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang baik, transparan, dan tepat sasaran, terutama dalam program bantuan perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca Juga: Tembus Pasar Lokal, Lapas Cibinong Gandeng Pemkab Bogor untuk Kembangkan Produk UMKM Warga Binaan
“Saya senang, karena melalui sistem belanja langsung, ada efisiensi anggaran yang bisa dimanfaatkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah yang sangat baik dan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa dua kata kunci pembangunan Jawa Barat adalah “sejahtera dan bahagia”, yang tercermin dalam filosofi Jawa Barat gemah ripah repeh rapih.
“Gemah ripah artinya sejahtera, repeh rapih artinya bahagia. Pemerintah hadir untuk membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan mereka melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan sektor perumahan,” ujarnya.
Baca Juga: Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Berkesempatan Kuliah ke China Melalui Program Beasiswa
Menurutnya sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luar biasa karena mampu menggerakkan hingga 120–140 subsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Satu rumah melibatkan setidaknya empat pekerja. Jika sepuluh ribu rumah dibangun, berarti ada empat puluh ribu lapangan kerja baru. Inilah mengapa perumahan menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sekda Jabar juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan berbagai program strategis seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), MLPP (fasilitas pembiayaan perumahan), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
“Program ini luar biasa. Tahun depan akan ada 400 ribu unit BSPS, dan kami berharap minimal 20 persen di antaranya untuk Jawa Barat. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas,” katanya.
Sementara, Bupati Rudy Susmanto menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang inklusif.
“Saya bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi dan jajaran Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” tuturnya.***