Pemkot Depok Terima 83 Sertifikat Aset dari BPN, Program PTSL Capai 50 Persen

RADARDEPOK.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok membagikan puluhan sertifikat aset milik Pemkot Depok. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis dari Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan kepada Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Rere Tati Sri Hardina Salurkan Alat Marawis Buat Kaum Ibu di Mampang Depok : Jaring Aspirasi Juga

Adapun, penyerahan sertifikat itu dilakukan dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2023 di Halaman Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin (25/9).

Baca Juga: Rizky Apriwijaya : Pendidikan Tugas Bersama, Pertegas Sekolah Gratis dan Sekolah Murah

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, pihaknya menyerahkan 83 sertifikat aset Pemkot Depok dalam momentum tersebut. Termasuk, rumah ibadah dan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Depok.

Baca Juga: Patuhi Perintah Ketum PSSI, Persis Lepas Sananta ke Timnas Asian Games 2023

"Dalam rangka memperingati Hantaru dan hari lahir UUPA yang ke 63, kami serahkan sertifikat PTSL aset Pemkot sebanyak 83 bidang. Termasuk, penyerahan sertifikat PTSL untuk warga Depok dan rumah ibadah,” ungkap Indra Gunawan kepada Radar Depok.

Baca Juga: 4 Tempat Wisata Ekstrem Indonesia, Detak Jantung Kamu Bakal Meningkat

BPN Kota Depok mencatat, terdapat 1.900 sertifikat dalam program PTSL Tahun 2023. 50 persen diantaranya, sedang berjalan dan segera diserahkan kepada warga, termasuk sertifikasi aset milik Pemkot Depok.

"50 persen dalam posisi on proses," ujar Indra Gunawan.

Baca Juga: Guru Dominasi Pendaftaran PPPK di Depok, Waktu Pendaftaran Sisa 14 Hari Lagi

Saat ini, Indra Gunawan menuturkan, sertifikat elektronik sedang dilakukan uji coba di Kementerian ATR/BPN. Hal ini juga akan dilakukan pada tingkat pemerintah daerah maupun lembaga dan kementerian terkait.

Menurut Indra Gunawan, langkah itu dilakukan untuk memitigasi terjadinya penyalahgunaan data-data pertanahan yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Lain dari itu, sertifikat elektornik juga berguna untuk menjaga keamanan data pertanahan apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir dan lainnya.

Baca Juga: Warga RW6 Ratujaya Pastikan Dukungan ke Habib Syarif Gasim Husin Al Attas

“Sertifikasi elektronik juga sebagai upaya mencegah dan menutup ruang gerak mafia tanah, maka Kementerian ATR/BPN menerapkan program digitalisasi data-data pertanahan dan melakukan sertifikat tanah secara elektronik,” jelas Indra Gunawan.