Senin, 22 Desember 2025

Kemenkes Terus Kuatkan Layanan Primer Hingga Ketingkat Dusun, Jaringannya Sampai 395 Ribu

- Sabtu, 28 Oktober 2023 | 06:50 WIB
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Syarifah Liza Munira memberikan arahan pada pada acara The 8th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) di Universitas Indonesia. (Jeek)
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Syarifah Liza Munira memberikan arahan pada pada acara The 8th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) di Universitas Indonesia. (Jeek)

RADARDEPOK.COM - Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Syarifah Liza Munira yang mewakili Menteri Kesehatan RI menjadi salah satu pembicara, pada acara The 8th InaHEA Biennial Scientific Meeting (BSM) di Universitas Indonesia.

Dalam hal ini, Syarifah Liza Munira memaparkan tentang, proses transformasi sistem kesehatan pada layanan primer dilakukan dengan pendekatan siklus hidup. Pada pelayanan tingkat lanjut, Kementerian Kesehatan melakukan penguatan pada rumah sakit tingkat daerah.

“Pada layanan primer akan diperkuat ribuan jaringan yang mencakup 10.000 Puskesmas kecamatan, 85.000 Pustu di desa, dan 300.000 posyandu di tingkat dusun,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Jumat (27/10).

Baca Juga: Kota Depok Juara 1 Kota Pangan Aman dari BPOM, Sekda Supian Suri : Fokus Kesehatan dan Kehalalan

Kementerian Kesehatan sudah melakukan standarisasi layanan ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Pelayanan imunisasi rutin pemerintah secara gratis diperluas dari 11 menjadi 14 antigen.

“Termasuk vaksin HPV, PCV, dan rotavirus untuk mencegah kanker serviks, serta menurunkan angka kematian bayi akibat pneumonia dan diare,” kata dia.

Selain itu, pemerintah melakukan strategi kemandirian farmasi dan penguatan laboratorium-laboratorium daerah. Kemenkes mengatur, menstandarisasi, mendigitalkan jaringan laboratorium kesehatan masyarakat.

Baca Juga: 500 Warga Depok Terima Pengecekan Kesehatan Gratis dari Poltekkes bersama Wenny Haryanto

 “Hal ini dapat mencakup baik pemantauan penyakit menular maupun pemeriksaan penyakit tidak menular (NCDs),” ucap dia.

Menurut dia, dalam mengantisipasi wabah berikutnya, Kementerian Kesehatan meningkatkan produksi dalam negeri untuk kemandirian bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan.

“Pada 2021-2022, terjadi pengurangan penggunaan alat Kesehatan impor sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap dia.

Baca Juga: Krisis Kesehatan Mental di Depok, Ratusan Orang Alami Depresi dan 3 Bunuh Diri

Syarifah Liza Munira mengatakan, Kemenkes melakukan transformasi Sumber Daya Kesehatan, untuk mengurangi disparitas pemenuhan dokter spesialis dimana kini 59% dokter spesialis berpraktek di Pulau Jawa.

“Kemenkes mempercepat produksi dokter spesialis dari yang hanya university-based menjadi hospital-based,” tutur dia.

Data-data kesehatan kini disediakan dan dapat dipenuhi dengan cepat melalui Portal Layanan Data yang launching pada 16 Oktober 2023 lalu. BKPK Kementerian Kesehatan akan menjangkau para peneliti dan akademisi di berbagai universitas di Indonesia.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X