Penambahan Seragam Sekolah Diharapkan Tak Beratkan Orang Tua di Depok

RADARDEPOK.COM – Belum adanya kejelasan kebijakan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, soal penambahan seragam sekolah pada tahun ajaran baru 2024-2025, justru membuat para orang tua ketar ketir.

Pasalnya, jika kebijakan kebijakan tersebut diterapkan pada tahun ajaran baru ini, para orang tua harus mengeluarkan kocek dalam penambahan seragam tersebut. Adapun, seragam yang akan ditambah berupa pakaian adat.

Baca Juga: 11 Warga Cimanggis Depok Manfaatkan Program UHC Untuk Berobat Gratis, Begini Ketentuannya

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Supriyatna mengatakan, kebijakan tersebut jangan sampai memberatkan para orang tua yang memiliki anak yang sedang bersekolah.

“Pada keluarga yang kurang mampu, atau hidup pas pas-asan. Dimana, harga seragam pakaian adat biasanya mahal,” ujar Ade Supriyatna kepada Radar Depok, Kamis (18/4).

Ade Supriyatna menjelaskan, pemerintah juga harus mengeluarkan informasi yang jelas dan detail untuk dibagikan kepada masyarakat, soal teknis dan mekanismenya jika aturan tersebut diberlakukan.

Baca Juga: Polres Metro Depok Urai Arus Lalu Lintas Pasca Libur Lebaran : Antisipasi Kepadatan Kendaraan, Beraksi di Jalan Protokol

“Harus dijelaskan bagaimana mekanismenya, agar masyarakat bisa mempersiapkan dari waktu yang lama,” ucap Ade Supriyatna.

Dalam hal ini, Ade Supriyatna meminta pemerintah pusat agar mealokasikan anggaran dalam penerapan kebijakan tersebut. Seperti memberikan seragam tambahan secara gratis kepada anak sekolah.

Sebetulnya, kata Ade Supriyatna, seragam sekolah bukanlah hal terpenting dalam memberikan pendidikan kepada siswa dalam membentuk kepribadian siswa didik.

Baca Juga: Nino: Pilih Pemimpin yang Berpengalaman, Jaro Ade Pilihannya

“Yang lebih penting adalah internalisasi budaya yang membentuk kepribadian siswa didik,” ungkap Ade Supriyatna.

Semantara itu Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, penambahan seragam sekolah masih terbilang hanya sebatas wacana. Pemkot Depok bakal melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat.

“Termasuk penghapusan pelajaran Bahasa Sunda juga itu masih wacana, nanti kami konsultasi ke gubernur,” kata Mohammad Idris. ***