Tahun Ini, 99 Warga Se-Tapos Kota Depok Bisa Tidur Pulas

RADARDEPOK.COM – Pemilik Rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Tapos bakal tertidur nyenyak tahun ini. Keladinya, pemerintah kota (Pemkot) Depok berencana memperbaiki 99 RTLH yang tersebar di enam kelurahan.

Kepastian tersebut setelah pemkot melakukan  sosialsisasi program bantuan RTLH tahun 2024, di Aula Kecamatan Tapos, Senin (27/5). 

Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, program tersebut mendukung perkembangan Kota Depok menjadi lebih maju.

Baca Juga: PRNU Pondok Jaya Depok Rumuskan Program Kerja, Simak Selengkapnya!

"Program RTLH ini secara tidak langsung juga bisa mengembangkan dan memajukan Kota Depok," jelas Mohammad Idris kepada Radar Depok, Senin (27/5).

Menurut Mohammad Idris, sosialisasi itu dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tata cara administrasi RTLH, agar nantinya tidak terjadi salah informasi mengenai pembiayaannya.

Terkait pembangunan RTLH, memang relatif masih kecil. Rp23 juta membangun rumah dari atap, lantai, dan dinding (Aladin) terkait material.

Baca Juga: Manatahan FC Depok Dorong Kepemilikan Lapangan Banjaran Pucung, Ini yang Dilakukan!

Dokumentasi perencanaan material dengan anggaran tersebut itu harus dilengkapi secara rinci, yang isinya material inti sesuai dengan APBD. “LPM, RT, dan RW juga harus paham," ujar Mohammad Indris.

Walikota Depok berharap, dengan program bantuan RTLH tersebut, sudah tidak ada lagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni.

"Nantinya, 5 tahun kedepan RTLH diusahakan sudah tidak ada lagi. Sebab setiap tahunnya tidak kurang dari 1.500 rumah se-Kota Depok mendapat bantuan," harap Mohammad Idris.

Baca Juga: 5 Tahun Iwapi Kecamatan Bojongsari Konsisten soal Kesejahteraan Masyarakat, Musran I : Salurkan Santunan

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Depok, Dadan Rustandi menjelaskan, sebanyak 99 rumah di Kecamatan Tapos yang menerima bantuan RTLH tersebut.

Dana yang di dapat penerima bantuan sebesar Rp23 juta, yang terdiri dari material, upah pekerja, dan pembuatan laporan.

"Rp23 juta itu rinciannya, Rp20 juta untuk bahan material, yang ditunjukkan langsung ke toko bahan material. Rp3 juta buat upah pekerja bangunan," jelas Dadan Rustandi.