RADARDEPOK.COM–Para pembuat kebijakan di Indonesia tampaknya masih terjebak dalam dilema fokus pada pengentasan kemiskinan atau menangani perubahan iklim. Dilema ini, yang digambarkan oleh The Economist sebagai pilihan antara masa kini yang lebih miskin dan masa depan yang lebih panas menjadi hambatan serius dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.
Dalam FOSS Climate Talk ke-4 bertajuk ‘Perubahan Iklim sebagai Agenda Kebijakan Bukti dari Indonesia’.
Associate Postdoctoral di Cornell University, AS, Aichiro Suryo Prabowo mengungkapkan temuan penelitiannya terkait kebijakan pemerintah soal perubahan iklim yang perlu diperkuat.
Dimana, Aichiro, yang meneliti dokumen anggaran pemerintah Indonesia selama dua dekade terakhir, menemukan bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan lebih banyak dana untuk program lingkungan hidup, hal ini belum sebanding dengan tingkat urgensi krisis iklim yang tengah dihadapi Indonesia.
“Kebijakan Pemerintah Belum Mencapai Keseimbangan antara Ekonomi dan Aksi Iklim Penelitian saya menunjukkan bahwa pemerintah masih terjebak dalam pola pikir lama yang memisahkan ekonomi dan lingkungan," kata Aichiro.
Akibatnya, kata Aichiro, program-program yang ada lebih fokus pada pembangunan ekonomi jangka pendek daripada solusi berkelanjutan jangka panjang untuk perubahan iklim.
Baca Juga: Milad ke 2, MEMTeQu Usung Macan : Perempuan Muslimah Peduli Sosial
Lebih lanjut, Aichiro menyoroti narasi dalam dokumen anggaran pemerintah, yang seringkali menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan potensi dampak negatif dari perubahan iklim.
"Narasi ini bisa menyesatkan publik dan juga pembuat kebijakan, kita perlu mengubah narasi ini dan mulai memikirkan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan iklim." tutur dia.
Menurut dia, kebijakan pemerintah belum mencapai keseimbangan antara ekonomi dan aksi Iklim.
"Penelitian saya menunjukkan bahwa pemerintah masih terjebak dalam pola pikir lama yang memisahkan ekonomi dan lingkungan," kata Aichiro.
Akibatnya, program-program yang ada lebih fokus pada pembangunan ekonomi jangka pendek daripada solusi berkelanjutan jangka panjang untuk perubahan iklim.
Lebih lanjut, Aichiro menyoroti narasi dalam dokumen anggaran pemerintah, yang seringkali menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan potensi dampak negatif dari perubahan iklim.
Artikel Terkait
Berbondong-bondong, 199 Warga Penggarap Lahan UIII di Sukmajaya Depok Terima Santunan
Masuk di Lahan UIII, Pemkot Depok Berupaya Perjuangkan Keberadaan Gereja HKI Juanda : Ini Kata Supian Suri
Konferensi UIII : ICMWEB 2024 Bahas Keuangan Berkelanjutan
FOTO Pelepasan 440 Calon Jemaah Haji Depok 2024 Kloter 13 JKS dari UIII
Penilaian Lahan UIII di Depok Kembali Digelar, Kali ini Menyasar 236 Bidang
Hari Kedua Penilaian 236 Lahan UIII di Depok, Masyarakat Antusias Terima Tim KJPP