Komisi D DPRD Kota Depok Fokus Masalah PPDB dan Izin Daycare

RADARDEPOK.COM–Komisi D DPRD Kota Depok telah menyusun rencana kerja yang akan dilakukan pada 2025 ini, salah satunya melakukan pengawasan dalam bidang pendidikan di Kota Depok.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto menjelaskan, Komisi D DPRD Kota Depok siap mengalakukan pengawasan terhadap sistem pendidikan di Kota Depok, agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca Juga: Wah, Sambal Goreng Ati Ampel Ini Rasanya Mantul Abis, Ayo Dicoba Resepnya!

“Di 2025 ini kami bakal lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan sisitem pendidikan di Kota Depok, terutama berkaca dengan masalah yang tidak terselesaikan di 2024,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Minggu (5/1).

Terutama, kata Siswanto, penyelesaikan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terus menjadi polemik di Kota Depok, dengan berusaha mencari formulasi yang tepat.

“Hal ini harus ditangani dengan serius agar PPDB bisa berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu kemudahan dalam bersekolah dengan sistem yang adil,” ucap dia.

Baca Juga: Pas Buat Liburan Awal Tahun, Tempat Camping ini Punya Tenda Persis di Pinggir Sungai

Menurut dia, saat ini yang terus menjadi polemik pada PPDB adalah sistem jalur zonasi, yang tidak sedikit siswa yang masuk pada jalur tersebut, tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Tetapi, dipaksakan masuk.

“Tak hanya itu, degan jalur prestasi dan afirmasi, kadang diakal akali supaya siswa bisa masuk dengan berbagai cara,” kata dia.

Siswanto memastikan, Komisi D DPRD Kota Depok berkomitmen bakal menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pada bidang pendidikan di Kota Depok.

“Terkait degan sistem, kami menyerahkan kepada pihak eksekutif, dengan pastinya kami memberikan saran dan masukan dalam menelesaikan permasalahan PPDB ini,” tutur dia.

Baca Juga: Pemilik Honda Wajib Tahu! ini Cara Mengaktifkan Anti Theft Alarm pada Motor Scoopy

Kedua, ujar Siswanto, Komisi D DPRD Kota Depok sangat menyoroti kasus kekerasan terghadap anak yang terjadi pada daycare di Kota Depok selama 2024.

“Terkait masalah daycare di Kota Depok, tetntunya juga menjadi fokus kami dalam rencana kerja yang akan dilakukan di 2025,” kata dia.

Siswanto mengatakan, hal ini terjadi salah satunya akibat banyaknya daycare di Kota Depok yang tidak mengantongi izin, baik tempat maupun sertifikasi para pengasuh yang berada di Daycare.