DPRD Kota Depok Sidak Pengeboran Air Tanah Ilegal di Wilayah Tapos, Ini yang Ditemukan

RADARDEPOK.COM-Komisi C dan D DPRD Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Kelurahan Tapos, Kelurahan Leuwinanggung, dan Kelurahan Cimpaeun, dan Kecamatan Cilodong, Kota Depok menyoal polemik pengeboran air tanah.

‎Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir mengungkapkan, dari enam titik yang disidak, lima di antaranya berada di Kecamatan Tapos, terutama di Kelurahan Leuwinanggung dan satu titik lainnya berada di wilayah Kecamatan Cilodong.

“Dari hasil sidak, mayoritas pengusaha belum memiliki izin,” ungkap Abdul Khoir kepada wartawan.

Menurut Abdul Khoir, dua titik pengeboran air tanah bekerjasama dengan BUMD Kota Depok PT Tirta Asasta.

‎”Mereka memang bekerja sama dengan PT Tirta Asasta, tapi itu pun belum mencerminkan legalitas formal yang utuh,” ujar Abdul Khoir.

Abdul Khoir menerangkan, aktivitas distribusi air dari titik-titik tersebut cukup masif dilakukan. Bahkan, setiap titik dapat mengisi antara 50 hingga 60 truk tangki per hari. Sementara, satu lokasi mengeluarkan sekitar 50 rit per hari, jika dikalikan enam titik, artinya ada sekitar 300 rit setiap harinya.

Baca Juga: Enam Titik Pengeboran Air Tanah Ilegal Beroperasi di wilayah Tapos Depok, Satu Diantaranya Berada di Belakang Kantor Kecamatan

‎”Kalau setiap rit memuat sekitar 8.000 liter, totalnya bisa mencapai 2.400 meter kubik air tanah yang keluar dari Tapos setiap hari,” tutur Abdul Khoir.

Lebih lanjut, Abdul Khoir menjelaskan,  nilai ekonomis dari praktik ini cukup besar. Terlebih aktivitas ini beroperasi selama 24 jam.

‎“Sayangnya, potensi sebesar ini tidak berkontribusi apa-apa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Tidak ada retribusi, tidak ada pemasukan untuk pemerintah kota,” tegas Abdul Khoir.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Syamsul Maarif menuturkan, enam titik pengeboran yang dikunjunginya, rata rata belum memenuhi persyaratan izin secara administratif. Karena itu, d‎ia meminta agar Pemkot Depok segera memperbaiki sistem perizinan dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pengambilan air tanah, demi keberlanjutan lingkungan dan keadilan fiskal bagi daerah.

Baca Juga: Melihat Upaya SDN Tapos 4 Dalam Meningkatkan Kenyamanan Peserta Didik : Renovasi Atap Bocor hingga Penambahan Toilet

“‎Saat ini, air yang diambil dari wilayah Kecamatan Tapos justru tidak memberikan tambahan PAD bagi Kota Depok. Ironisnya lagi distribusi air tersebut dilakukan melalui jalan-jalan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan,” tandas Syamsul Maarif. ***