RADARDEPOK.COM, BOGOR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III menyerahkan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kamis 25 Mei 2023.
"Kami tim Kanwil DJP Jawa Barat III menyerahkan tersangka tindak pidana pencucian uang beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, pada Kamis 25 Mei 2023," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Budi Suroso.
Tersangka dengan inisial MS diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan, yaitu menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS).
Baca Juga: Serentak! Puluhan Aset Senilai Rp5,2 Miliar Disita Kantor Pajak Jabar III
MS telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui PT MUS dalam kurun waktu Maret 2018 hingga Juni 2018 sekurang-kurangnya sebesar Rp21,2 miliar dan melalui PT CAM dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Agustus 2020 sekurang-kurangnya sebesar Rp30,2 miliar.
Atas tindak pidana perpajakan tersebut tersangka telah divonis bersalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021.
"Penyerahan tersangka dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, mengingat selama ini tersangka dalam status terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tersebut," tutur Budi.
Baca Juga: 248.683 Kendaraan di Depok Tunggak Pajak, Ini Rinciannya
Tersangka diduga memperoleh penghasilan atau keuntungan yang kemudian disamarkan perolehan penghasilannya dengan melakukan pembelian aktiva, sehingga terindikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Atas perbuatan dilakukan oleh tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.
"Ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara penyidik Kanwil DJP Jawa Barat III dengan aparat penegak hukum, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sehingga kita berhasil menangani tindak pidana," tambah Budi.
Dalam penutup keterangannya, Budi berharap kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera kepada ajib pajak.
Ia juga menambahkan bahwa penegakan hukum ini sebagai bentuk keadilan terhadap wajib pajak yang sudah patuh. ***
