Muscab X FKPPI 10.22 Depok Digugat, Ini Masalahnya

RADARDEPOK.COM - Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) X Pengurus cabang (PC) Keluarga Besar Forum Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) 10.22 Kota Depok,  dinilai cacat hukum.

Pasalnya, ada beberapa peserta yang seharusnya tidak memiliki hak suara malah diberikan hak suara.

Kandidat Ketua KB FKPPI Kota Depok, Edmon Johan menilai pelaksanaan Muscab mengalami mekanisme yang salah.

Baca Juga: PMI Kebanjiran Permintaan Donor Darah

Sebab, menurut dia seharusnya pimpinan sidang paripurna dalam Muscab harusnya dipimpin oleh dua dari pengurus cabang dan tiga unsur dari pengurus rayon.

“Kami menyangga atau menolak ketetapan-ketetapan daripada hasil Musyawarah Cabang X dikarenakan mekanisme daripada proses itu sudah disetting atau sudah direncanakan,” tegas Edmon Johan.

Edmon menyebutkan, rayon FKPPI di Kota Depok hanya ada 7 diantaranya, Rayon Pancoranmas, Rayon Cimanggis, Rayon Cilodong, Rayon Tapos, Rayon Beji dan Rayon Cinere.

Baca Juga: 6 Puisi Kemerdekaan 17 Agustus milik Chairil Anwar, Hati Kamu bakal Bergetar

Edmon juga menyoroti keikutsertaan anggota luar biasa yang mendapatkan hak memilih ikut serta dalam muscab dan memberikan suara.

Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta yang memenuhi syarat sebagai anggota biasa. “Anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk mengambil suara,” jelas dia

Masalah lainnya terjadi di Rayon Cinere, dimana tidak adanya mandat suara karena sekretarisnya mengundurkan diri dan ketuanya berada di Gorontalo.

Baca Juga: Gerai UMKM Tapos Terus Ditingkatkan

Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam proses muscab, yang berdampak pada keabsahan keputusan yang dihasilkan.

“Artinya tidak ada mandat di sana (Rayon Cinere) yang harus ditangani oleh ketua dan sekretaris,” sambung dia.

Berdasarkan unsur tersebut, Edmon menilai semua kejadian ini merupakan kesalahan dalam melaksanakan muscab. Dia juga mengatakan, peserta yang memiliki hak suara dibutakan dengan tata tertib dan materi yang tidak memenuhi ketentuan.