RADARDEPOK.COM - Pemkot Depok mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok 2024, baru terealisasi 35,17 persen atau sekitar Rp1,5 triliun.
Selama enam bulan kedepan Pemkot Depok meminta perangkat daerah melakukan percepatan penyerapan anggaran.
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, anggaran yang dimiliki Pemkot Depok hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp4,3 triliun dan baru terserap 35,17 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun.
"Dari Januari hingga 30 Juni 2024 kita memiliki anggaran sebesar Rp4,3 triliun dan baru terserap sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar 35,17 persen," tutur Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Kamis (18/7).
Imam Budi Hartono membeberkan, berdasarkan data anggaran kas per akhir Juni 2024, seharusnya penyerapan anggaran mencapai Rp2,5 triliun. Hal ini menunjukan deviasi penyerapan anggaran sebesar 40,72 persen.
"Seharusnya sampai akhir Juni penyerapan anggaran kita sudah mencapai Rp2,5 triliun. Ini menunjukan adanya deviasi serapan sebanyak 40,72 persen," kata Imam Budi Hartono.
Imam Budi Hartono menghimbau untuk seluruh perangkat daerah khususnya kepala dinas, untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepatan proses penyerapan anggaran.
Mengingat serapan anggaran yang masih dibawah rata-rata. Diharapkan langkah ini dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan demi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat kota Depok.
Baca Juga: Pemkot Pagiri Cagar Budaya Depok dengan Raperda, Ada Puluhan Objek Lagi Butuh Pengakuan
"Kepada seluruh perangkat daerah khususnya kepala dinas, saya menghimbau dan meminta untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran. Hal ini dilakukan untuk kelancaran program dan kegiatan masyarakat Depok," ujar Imam Budi Hartono.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono menjelaskan, hingga pertengahan tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran APBD Kota Depok masih rendah.
Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik mencatat realisasi tertinggi mencapai 82,9%, sebagian besar untuk hibah terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan total anggaran sebesar Rp92,2 miliar, dan baru Rp76,5 miliar telah terealisasi.
"Sampai saat ini penyerapan anggaran terbesar itu ada di Kesbangpol, sekitar 82,9 persen," kata Wahid Suryono.