RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) terus mendorong inovasi di sektor pertanian perkotaan. Salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan adalah pembangunan kawasan sentra sayuran hidroponik berteknologi tinggi di Kecamatan Tapos. Namun, proyek yang sempat menyabet juara tiga dalam ajang inovasi tingkat Provinsi Jawa Barat itu masih terkendala teknis dan belum bisa beroperasi penuh.
Kepala Seksi (Kasi) Petanian DKP3 Kota Depok, Harry Adam Fauzi menjelaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari program bantuan keuangan kompetitif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat diminta mengajukan proposal inovatif, dan Depok memilih untuk mengembangkan greenhouse hidroponik dengan teknologi hybrid artificial lighting.
“Inovasinya kami angkat karena keterbatasan lahan. Kami gunakan pengganti cahaya matahari berupa lampu khusus atau artificial lighting. Konsep ini lazim digunakan di negara empat musim, tapi kami sesuaikan dengan kondisi tropis,” jelas Adam kepada Radar Depok, Kamis (25/9).
Menurut Adam, sistem hybrid digunakan agar pemanfaatan listrik tetap efisien. Lampu hanya dinyalakan ketika intensitas cahaya matahari tidak mencukupi, seperti saat mendung atau malam hari. Sementara saat siang dan cuaca cerah, tanaman tetap memanfaatkan sinar matahari langsung.
Baca Juga: Melihat Kondisi Gedung SDN Tapos 2 Rusak Parah : Ada Delapan Ruang dan Kini Numpang di SDN Tapos 1
Adam mengatakan, proposal itu diajukan pada 2023, dan diumumkan sebagai pemenang ketiga pada 2024. Proyek sempat direncanakan memiliki anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun, setelah revisi dokumen Detail Engineering Design (DED) nilai anggaran menjadi sekitar Rp4 miliar.
Meski demikian, proses lelang proyek dilaksanakan pada September 2024 menghadapi kendala. Lelang tersebut masuk kategori skala kecil karena nilainya di bawah Rp15 miliar.
Adam menjelaskan, dirinya sempat mengusulkan dua Nomor Induk Berusaha (NIB) , satu untuk konstruksi dan satu untuk agritech, mengingat proyek ini menggabungkan aspek bangunan dan teknologi pertanian. Namun, aturan pengadaan hanya memperbolehkan satu NIB, dan pemenang lelang adalah perusahaan konstruksi.
“Pemenang lelang tidak bisa menyelesaikan kontraknya. Sampai Desember 2024, progresnya hanya 79 persen. Sisanya dilanjutkan tahun 2025,” kata Harry.
Selain keterlambatan penyelesaian fisik, kata Adam, pelaksana proyek juga telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Proses administrasi, termasuk pengenaan denda dan pengembalian dana, sudah dilakukan sesuai ketentuan,” kata Adam.
Adam mengatakan, uji coba penanaman pertama sempat dilakukan pada Mei 2025, namun hasilnya belum optimal.
“Banyak kebocoran dan peralatan belum sempurna. Kami minta pelaksana bertanggung jawab sesuai masa garansi,” terang Adam.
Adam memastikan, operasional greenhouse akan dimulai setelah seluruh perbaikan selesai.