RADARDEPOK.COM – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jawa Barat hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan performa yang solid.
APBN Jawa Barat mencatat surplus regional sebesar Rp11,58 triliun, dengan pendapatan mencapai Rp90,11 triliun atau 58,53 persen dari target, serta realisasi belanja sebesar Rp78,54 triliun atau 64,18 persen dari pagu.
Secara nasional di Jawa Barat, penerimaan negara tumbuh 5,31 persen (yoy). Penerimaan pajak menjadi motor utama meskipun dipengaruhi kontraksi PPN dalam negeri akibat turunnya konsumsi, peningkatan restitusi, dan berkurangnya kontribusi dari wajib pajak besar.
Baca Juga: Evaluasi Total MBG, Presiden Panggil Badan Gizi Nasional : Ini Langkah SPPG di Depok
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp19,66 triliun atau 64,25 persen dari target dan tumbuh 5,06 persen, didukung relaksasi penundaan pembayaran cukai hasil tembakau.
Khusus di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III, realisasi penerimaan neto hingga Agustus 2025 mencapai Rp16,84 triliun atau 52,3 persen dari target dan tumbuh 4,2 persen secara tahunan.
Pertumbuhan penerimaan ditopang kinerja positif PPN Dalam Negeri sebesar 0,1 persen, PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh 10,7 persen, serta PPh Final yang tumbuh 4,3 persen.
Baca Juga: SD Islam Ramah Anak di Kota Depok Kenalkan Berbagai Program Melalui Open House
Dari sisi sektoral, Industri Pengolahan tumbuh 11,2 persen dan menjadi kontributor terbesar, diikuti sektor Konstruksi dan Real Estat yang tumbuh 2,8 persen serta Administrasi Pemerintahan yang tumbuh 0,5 persen.
Di sisi lain, belanja negara di Jawa Barat hingga akhir Agustus telah mencapai Rp78,54 triliun atau 64,18 persen dari pagu, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya berkat optimalisasi transfer ke daerah.
Realisasi Transfer ke Daerah tercatat Rp49,37 triliun atau 69,04 persen dan Dana Desa Rp5,59 triliun atau 88,21 persen.
Sejumlah program prioritas juga terus berjalan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, antara lain Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 1,37 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 38 ribu penerima di 1.576 lokasi, serta pengoperasian 13 Sekolah Rakyat di 11 kabupaten/kota dengan total 1.480 siswa.
Program Revitalisasi Sekolah terealisasi senilai Rp10,13 triliun, sementara Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor.
Di bidang ketahanan pangan, produksi beras mencapai 4,02 juta ton, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp18,65 triliun untuk 345 ribu debitur, dan pembiayaan UMi sebesar Rp1,19 triliun untuk 246 ribu debitur.