RADARDEPOK.COM - Warga Depok sepertinya harus bersabar. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi ditunda. Hal itu menyusul kalahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Prima ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Soal ini, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna memastikan, pihaknya akan meneruskan tahapan Pemilu 2024 yang sedang dijalankan sambil menunggu arahan dari KPU RI terkait putusan tersebut.
Baca Juga: Melihat Bazar Kurma Cilangkap, Tingkatkan Perekonomian Anggota UMKM
"Yang pertama kita terkait dengan putusan itu karena ranahnya pusat, kita KPU Kota Depok tidak punya kewenangan untuk menanggapi dan tidak ingin berkomentar. Kami akan tetap fokus tahapan yang dilaksanakan," ungkap Nana Shobarna kepada Radar Depok, Kamis (2/3).
Nana Shobarna menuturkan, KPU Kota Depok sudah melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2024. Saat ini, prosesnya sudah sampai pada Pencocokan dan Penelitian (Coklit).
Baca Juga: Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Pikap Terguling di Telukpucung Bekasi Utara
"Kami saat ini sedang melakukan proses Coklit. Kami tetap akan melakukan proses tersebut sepanjang masih tahapannya. Soal ada putusan tersebut buat kami no komen. Kami tetap fokus pelaksanan dibawah," beber Nana Shobarna.
Sejauh ini, sebut dia, sebanyak 490.642 warga Depok telah lolos sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Adapun, angka itu diperoleh selama 10 hari menjalankan Coklit.
Baca Juga: Kasus Pencabulan, Mantan Camat Bekasi Timur Jadi Tersangka dan Ditahan
"Terakhir kali sih berdasarkan laporan yang saya terima dari tim data, sudah tercoklit 490.642 pemilih," beber Nana Shobarna.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna mengungkapkan, putusan itu membuat politikus menjadi resah. Apalagi menjelang Pemilu 2024, pihaknya sudah menjalankan program partainya.
Baca Juga: Terduga Pelaku Pembunuhan di Bekasi Utara Gemar Berdonasi, Berubah Sejak Bercerai
"Tentu akan jadi gelisah buat partai-partai yang sudah melakukan program kerja partai dan membuat nuansa gaduh. Kalau bicara presentasi bahwa keputusaan yang sudah dibuat berangkat dari proses matang, yang dibuat oleh KPU, DPR, dan Kemendagri," kata Pradi Supriatna.
Pradi Supriatna menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap proses banding yang diajukan KPU RI. Sehingga, pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan sebagaimana mestinya.