RADARDEPOK.COM - Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) parkir di Alun Alun Kota Depok, Minggu (21/5).
Baca Juga: Kembali Digelar, Cibinong Wedding Expo ke 6 jadi Solusi Calon Pengantin
Anggota Dewan Penasehat KPK, Nurul Gufron mengatakan, bus tersebut ditujukan guna menyosialisasikan budaya anti korupsi kepada masyarakat.
“KPK sedang mengembangkan cara yang lebih beradab dalam memberantas korupsi. Bukan cuma menangkap pelaku saja," ujar Anggota Dewan Penasehat KPK, Nurul Gufron, Minggu (21/5).
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Depok Fraksi Partai Golkar, HJ Juanah Sarmili Komitmen Serap Aspirasi Warga
Nurul Gufron menjelaskan, anti korupsi harus menjadi budaya masyarakat. Banyak caranya. Semisal, dengan tidak menerima pemberian amplop maupun sembako yang biasa disebut serangan fajar dari partai peserta Pemilu.
Baca Juga: Tati Sri Hardina, Bacaleg dari Partai Perindo Turun Langsung Bagikan Makanan untuk Supir Angkot
"Selama rakyatnya masih menentukan pilihannya berdasarkan amplop, jangan bermimpi daerahnya akan bersih," ujar Nurul Gufron.
“Budaya anti korupsi bisa kita sebarluaskan di semua pemerintahan. Dan juga masyarakatnya harus dewasa dan bertanggung jawab untuk turut ikut berpartisipasi, agar korupsi tidak semakin meluas," terang Nurul Gufron.
Walikota Depok, Mohammad Idris, mengungkapkan serupa. Biacar serangan fajar, pembagian uang menjelang hari pencoblosan, membuka celah praktek korupsi.
“Jika masyarakatnya masih terus meninabobokan politisi yang selalu melakukan money politic, ya nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia (politisi) harus menagih, mengembalikan uang yang sudah keluar sekian miliar, sekian triliun,” beber Mohammad Idris.
Baca Juga: Koramil Cimanggis Depok Adakan Program Army Go To School, Ingin Tingkatkan Rasa Nasionalisme
“Karena itu, diingatkan berkali-kali kalau nanti ada serangan fajar, lalu kita ambil uangnya, maka kita korupsi namanya,” terang Mohammad Idris. (ger)
