RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Dugaan kasus korupsi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terjadi saat masa kepemimpinannya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.
Mensos Risma--sapaan Tri Rismaharini--menegaskan, saat dirinya menjabat mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, bansos yang diberikan berupa uang tunai.
Baca Juga: Berkas Perkara Mario Dandy Dinyatakan Lengkap, Begini Kata Kejati DKI
Pernyataan Risma disampaikan usai kantornya digeledah tim Penyidik KPK, Selasa (23/5).
Penggeledahan tersebut dilakukan guna mencari alat bukti kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras tahun 2020-2021.
"Sehingga saat ada perintah itu bukan dari bapak presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya memegang arahan bapak presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang," ungkap Risma di kantor Kemensos RI seperti dikutip dari jawapos.com, Rabu (24/5).
Baca Juga: Selama Berhaji Jemaah Dilarang Bawa Atribut Parpol, Menag: Fokus Beribadah Saja
"Itu saya pegang, jadi saya tolak, makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos," lanjut Risma.
"Saya tidak tahu di tempat lain ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman tahu sendiri dimana," sambungnya.
Mantan Walikota Surabaya ini lantas meminta jajarannya di Kemensos untuk menjauhi praktik korupsi.
Risma pun menganjurkan untuk bisa berpuasa, jika merasa kurang dalam pendapatan.
Baca Juga: Berikut Ini Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di 6 Bandara Embarkasi
"Demi Allah saya bersumpah, artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini menteri, dulu di Surabaya," tutur Risma.
"Tapi juga kepada tuhan, kepada Allah, karena itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, makanya saya ngomong kalau kita kurang ayok kita puasa. Saya temenin puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-temam," tambah Risma.
