Sabtu, 30 September 2023

Heboh Bocoran Putusan MK, Denny Indrayana: No Viral No Justice

- Selasa, 30 Mei 2023 | 09:45 WIB
Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana. FOTO: ISTIMEWA (Ist.)
Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana. FOTO: ISTIMEWA (Ist.)

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana mengaku, alasannya mengungkap ke publik soal informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menetapkan sistem Pemilu proporsional tertutup, yaitu sebagai bentuk advokasi publik agar MK tetap berada di jalur yang benar.

"Saya juga mendapat info soal arah putusan MK, yang menurut saya perlu dikawal. Maka, kita bawa diskusinya ke ruang publik," ungkap Denny dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, seperti dilansir dari jawapos.com.

"Ini bentuk advokasi publik, agar MK tetap pada rel sebagai penjaga konstitusi," tambah Denny.

Baca Juga: Pakar Politik ke Radar Depok : Pemilu Tertutup Bisa Chaos

Denny Indrayana yang juga sebagai pakar hukum tata negara ini tak menginginkan, MK menjadi lembaga politik dalam menetapkan sistem pemilu.

Sebab, Denny Indrayana menyebut apabila tidak diviralkan, tidak ada keadilan.

Denny Indrayana lantas menyindir Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menggunakan hal serupa.

Baca Juga: Pemilu 2024 akan Pakai Sistem Tertutup, Mardani: Proporsional Terbuka Jauh Lebih Siap

Menurut Denny, Mahfud juga kerap kali memviralkan kasus hukum untuk mencari keadilan.

"Jangan sampai MK menjadi lembaga politik pembuat norma UU soal sistem Pemilu. Ingat no viral, no justice. Prof Mahfud memakai strategi itu pula, membawa banyak masalah hukum ke sorotan lampu publik, untuk menghadirkan keadilan," terang Denny.

Denny Indrayana juga tak menginginkan, pembegalan Partai Demokrat oleh Moeldoko menjadi hal yang nyata.

Baca Juga: Menpora Targetkan Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2023, Kirim 500 Atlet: Ini Rinciannya

Ia menilai, bukan hanya Partai Demokrat, tetapi juga upaya menjegal bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan dari pesta demokrasi 2024.

"Jangan pula dugaan pencopetan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko melalui PK di MA menjadi kenyataan," tuturnya.

"Bukan hanya merusak kedaulatan partai, tapi juga menjegal bacapres Anies Baswedan, karena resistensi kekuasaan Istana. Amat buruk buat demokrasi kita," tutup Denny Indrayana. ***

Halaman:

Editor: Mohammad Agung

Tags

Terkini

DKP3 Kota Depok Lakukan Vaksin Rabies di Sukmajaya

Jumat, 29 September 2023 | 09:00 WIB

Pertamina Sebut Penggunaan Bright Meningkat Tajam

Kamis, 28 September 2023 | 18:35 WIB

TSI, BBKSDA dan PT Smelting Lepaskan 6 Ekor Komodo

Minggu, 24 September 2023 | 10:15 WIB
X