RADARDEPOK.COM, DEPOK – Universitas Indonesia (UI) memperpanjang kerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang terjalin sejak 2018.
Perpanjangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro yang pada kesempatan itu diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum UI, Dr. Parulian Paidi Aritonang dan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.
Pada acara yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, turut hadir Direktur Kerja Sama UI, Dr. Toto Pranoto, Rabu (21/6).
Baca Juga: UI Bantu Kembangkan Organic Urban Farming di Depok, Ini yang Dilakukan
Kerja sama ini akan berfokus pada pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas layanan hukum melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
Menurut Azwar Anas, penyederhanaan tahapan dan digitalisasi layanan kepegawaian diperlukan guna mempercepat transformasi layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Ia menyebutkan bahwa urgensi penyelenggaraan SPEB mencakup dua hal, yaitu memudahkan warga mengakses layanan publik, serta menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum.
Baca Juga: UMKM Leuwinanggung Ditekankan Masalah Kualitas Produk
SPBE yang baik akan mampu mengecek berbagai indikator penilaian agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.
“Akademisi memiliki peran besar dalam Reformasi Birokasi. Mereka bisa memberikan analisa masalah kebijakan dan mengusulkan solusi kebijakan, serta berperan dalam penguatan evidence-based policy,” ungkap Menteri Azwar Anas.
“Selain itu, para akademisi juga dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menyosialisasikan program ini,” lanjut Azwar Anas.
Sebelumnya, melalui UI–Center for Study of Governance and Administrative Reform (CSGAR), UI telah bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB terkait tenaga ahli.
Dengan adanya perpanjangan ini, kerja sama akan diperluas ke beberapa bidang, antara lain reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; pengembangan SDM aparatur, pelayanan publik; kelembagaan;
Kemudian tata laksana; sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan pembinaan administrasi pemerintahan. Perluasan kerja sama juga akan dilakukan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dr. Parulian berharap UI dapat menerapkan SPBE sebagai solusi permasalahan yang dihadapi dosen dan tenaga kepedidikan.
