RADARDEPOK.COM-Bagi masyarakat Kota Depok yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dituntut bersabar. Nampaknya, penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 akan di undur kembali.
Padahal, pada jadwal perekrutan CASN yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yakni pada Juli 2024. Setelah mengalami pemunduran pada bulan Juni 2024, untuk persiapan yang lebih matang para CASN.
Baca Juga: Tinjau Situ Pedongkelan, Wakil Walikota Depok Bahas Aksi Perbaikan Bareng DKI Jakarta
Kepala Bidang Pengadaan Data dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Taufik Iman Raharjo menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Depok hingga saat ini baru menerima formasi saja.
“Namun, petunjuk teknis (juknis) seleksi aparatur negeri sipil (ASN) tersebut belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” ujar Taufik Iman Raharjo kepada Harian Radar Depok, Rabu (10/7).
Taufik Iman Raharjo mengatakan, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI belum mengumumkan tahapan pengumuman penerimaan CASN.
“Info terakhir dari Menpan RB masih dalam tahap penetapan rincian formasi,” ungkap Taufik Iman Raharjo.
Taufik Iman Raharjo memastikan, pada penerimaan CASN bakal alami pemunduran yang kedua kalinya dan Pemkot Depok belum bisa memastikan jadwal pasti penerimaan CASN Kota Depok.
“Sepertinya akan mengalami pemunduran jadwalnya lagi, untuk penerimaan CASN di Kota Depok,” ucap dia.
Menurut dia, berdasarkan informasi dari Menpan RB, Seleksi CPNS 2024 diundur pemerintah ke bulan Juli-Agustus sambil menunggu formasi yang diusulkan dari kementerian atau lembaga.
“Diundurnya jadwal seleksi CPNS ini karena sejumlah instansi masih ada yang belum mengusulkan dari 200.000 formasi yang disediakan Kemenpan RB,” ungkap dia.
Lanjut dia, terkait dengan CASN ini, kaitannya dengan pengusulan dari kementerian atau lembaga.
“Sehingga, yang menyebabkan menunggu karena formasi yang diberikan tidak diusulkan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah,” ungkap dia.