RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian hingga pemerintah daerah (pemda) yang merasa kebijakannya terkesan mengintervensi pengelolaan anggaran.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD pada Senin (3/11/2025).
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan realisasi anggaran dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil.
Menurutnya, banyak dana pemerintah baik di level kementerian maupun daerah yang mengendap terlalu lama dan tidak segera dibelanjakan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Akan Memperkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Uang Rakyat Tidak Boleh Dicuri
Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat dana dalam jumlah besar yang belum digunakan padahal sudah dianggarkan.
Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas stimulus ekonomi yang seharusnya menggerakkan roda pembangunan dan konsumsi masyarakat.
“Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah? Karena ada banyak uang nganggur. Saya bilang, belanjakan semuanya. Kalau tidak dipakai, negara tetap harus membayar bunga dan ekonomi tidak terdorong,” jelas Purbaya.
Baca Juga: Mau Daftar Program Magang Nasional Batch II? Pastikan Sudah Memenuhi Syarat Ini
Ia menegaskan bahwa langkahnya bukan untuk mencampuri program daerah atau kementerian, melainkan memastikan anggaran yang ada digunakan sesuai rencana dan tidak terhenti di meja administrasi.
Purbaya menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
“Saya bukan sentimen ke daerah. Justru saya ingin daerah membelanjakan anggaran lebih cepat agar ekonominya jalan. Singkron dengan kebijakan ekonomi di pemerintah pusat,” katanya.
Ia memahami bahwa gaya komunikasinya yang tegas mungkin membuat sebagian pihak merasa terganggu, sehingga ia menyampaikan permintaan maaf.