RADARDEPOK.COM - Pemerintah memastikan penanganan bencana di berbagai daerah terdampak berjalan cepat dan terkoordinasi, mulai dari dukungan anggaran darurat, pemulihan layanan administrasi kependudukan, hingga pembangunan hunian tetap bagi warga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) tambahan sebesar Rp268 miliar kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi terdampak.
Dana tersebut dipastikan telah diterima oleh tiga provinsi utama yang terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat (19/12).
Selain dukungan dari pusat, solidaritas antar daerah juga menguat. Pemerintah daerah lain turut memberikan bantuan anggaran dan logistik dengan total sekitar Rp48 miliar, termasuk dukungan dari asosiasi pemerintah kabupaten yang turun langsung ke lokasi terdampak.
Di sisi pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan melalui pembentukan sembilan tim Dukcapil yang diterjunkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember.
Layanan ini mencakup pengurusan KTP, akta kelahiran, dan dokumen penting lain yang hilang akibat bencana, tanpa dipungut biaya.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 2.600 unit hunian tetap (huntap) melalui dukungan non-APBN dan kerja sama lintas kementerian serta yayasan.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap," tambah Tito.
Rinciannya, 1.000 unit dibangun di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.
Proses pembangunan akan segera dimulai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama di sejumlah wilayah, termasuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.