Sementara itu, pemerintah pusat juga melakukan pendataan terhadap kantor desa yang rusak akibat bencana. Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
Namun, apabila daerah tidak mampu, pemerintah pusat akan mengambil alih, sedangkan kerusakan berat akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan layanan dasar, tempat tinggal yang layak, serta keberlangsungan pemerintahan di tingkat lokal.***