Baca Juga: Menteri PKP Apresiasi Percepatan Pembangunan 324 Huntara di Kawasan Senen, Jakarta
“Langkah ini untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat memperburuk kondisi di lapangan,” kata Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem ini.
Selanjutnya, meningkatkan transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi, sehingga publik memahami dasar kebijakan dan dapat meminimalisir spekulasi pasar.
Kemudian memperkuat sinergi antara pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation), khususnya dalam menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.
NasDem juga mendorong kebijakan mitigasi yang terukur melalui perlindungan sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan transportasi publik.
Baca Juga: WFH Makin Hemat, Telkomsel Hadirkan Beragam Promo Internet Spesial di Jabotabek dan Jawa Barat
Selain itu, harus dilakukan penguatan pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pasar.
“Kami meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, dampak kenaikan BBM non-subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” kata Asep Wahyuwijaya.***